Lulung Tuding Pemprov yang Korupsi UPS

PENYIDIK Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri kemarin kembali memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) dalam kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI 2014.

Lulung diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fahmi Zulfikar dan M Firmansyah sejak pukul 10.00 WIB dan diperiksa selama 2 jam.

Setelah diperiksa, Lulung menyebut pengajuan anggaran proyek pengadaan dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Larso Marbun melalui Alex Usman selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.

Selain itu, Lulung mengatakan pengadaan UPS dimunculkan oleh tangan jahil yang merupakan oknum Bappeda.

"Kemudian yang nomorin rekening ialah oknum BPKD. Apakah dia berani? Tidak, karena ada aktornya. Kalau mekanisme ini diungkap, sangat luar biasa," katanya.

Menurut Lulung, nomor rekening sangat penting untuk bisa mengadakan lelang. Namun, lelang tetap ada dan menurutnya bukan dilakukan oleh DPRD, melainkan PPK dari pemerintah daerah. Ia pun menegaskan bahwa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini ialah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama karena membuat surat penyediaan dana SPD. "Saya yakin (Basuki) dapat diduga jadi tersangka," ujarnya.

Jadi Kabareskrim
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun langsung menjawab bahwa tudingan Lulung tidak logis. "Lulung itu cocoknya jadi Kabareskim," kata Ahok.

Ahok menyebut, jika benar ia dijadikan tersangka, Bareskrim Polri bakal langsung memanggil dirinya. Bareskrim, kata Ahok, pasti melakukan investigasi dan melakukan pemanggilan.

"Tapi kalau keterangan saya sudah cukup, ya tidak dipanggil," ungkap Ahok.

Ahok bersedia hadir jika penyidik Bareskrim kembali memanggil dirinya.

Ahok pun berseloroh bahwa ia mendukung Lulung yang meramalkan dirinya jadi tersangka. "Justru saya doain Pak Lulung itu, panjang umur, sehat, supaya lihat saya terpilih jadi gubernur," kata dia sambil tersenyum.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun membantah dirinya turut mengusulkan pengadaan UPS.

Lasro diketahui menjabat sebagai kepala dinas pendidikan pada 2014 dan kemudian digantikan oleh Arie Budhiman pada 2 Januari 2015. Lasro kemudian dipindahkan ke badan Inspektorat DKI.

"Waduh? Nggaklah itu. Nggak," jawab Lasro singkat ketika ditemui di Gedung DPRD DKI. (Beo/Put/J-1)