Tahun ini, 24 Rusun Dibangun

DINAS Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta akan membangun 24 rumah susun (rusun) tahun ini. Satu tower rusun rata-rata terdiri atas 255 unit. Artinya akan ada sekitar 6.375 unit yang tersedia di tahun ini. Kepala DPRKP Arifin menyebut 24 tower akan dibangun secara tersebar di lima lokasi.

“Lahannya sudah siap, kita akan bangun 24 tower rusun di lima lokasi. Tahun ini bisa selesai,” janji Arifin kepada Media Indonesia, kemarin.

Lima lokasi tersebut ialah Nagrak (Jakarta Utara), Rorotan IV (Jakarta Utara), Penggilingan (Jakarta Timur), Pulogebang (Jakarta Timur), dan Pesing (Jakarta Barat).

Arifin menjabarkan, 14 tower akan terbangun di Nagrak, 4 tower di Rorotan IV, 4 tower di Penggilingan, dan masing-masing satu tower di Pulogebang dan Pesing.

Biaya pembangunan 24 tower ini dianggarkan Rp2,7 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI. Saat ini pembangunan rusun sudah masuk proses lelang. Diperkirakan, hari ini (9/2), daftar nama kontraktor akan diumumkan. Dengan demikian, konstruksi bisa mulai dikerjakan bulan ini juga.

“Sekarang sedang tahap lelang perusahaan kontraktor. Mudah-mudahan besok (hari ini) bisa diumumkan siapa saja kontraktornya supaya bisa mulai pengerjaan bulan ini,” harap Arifin.

Pengawasan
Berkaca pada pengalaman pembangunan rusun sebelumnya, yaitu perusahaan kontraktor kerap membandel, Arifin mengatakan akan lebih teliti lagi sebelum menunjuk kontraktor. Begitu juga konsultan pengawas. Mereka diminta bekerja dengan profesional.

Menurut Arifin, pengawasan yang minim kerap terjadi di lapangan. Segala permasalahan di lokasi pembangunan sering diketahui terlebih dahulu oleh DPRKP. Padahal, seharusnya konsultan pengawas harus mengetahuinya terlebih dahulu. Merekalah yang bertugas mengawasi pekerjaan pembangunan setiap harinya.

“Semua berpangkal pada kesiapan yang matang. Pertama, kita harus memastikan betul jumlah pekerja seperti yang ada pada kontrak dari perusahaan kontraktor. Kedua, kita harus memastikan pengawas menegur kalau ada pengerjaan yang salah,” terang Arifin

Arifin menilai perusahaan kontraktor yang pernah membangun rusun selama ini tidak bekerja maksimal. Idealnya, lanjutnya, setiap pengawas melaporkan segala kekurangan pengerjaan ke DPRKP. Sering juga terjadi pelanggaran dalam proses pembangunan rusun dibiarkan. “Pengawas itu ibarat wasit. Mereka harus bekerja dengan profesional. Kalau saya nilai saat ini konsultan pengawas kerjanya sangat tidak memuaskan,” imbuhnya.

Hingga akhir tahun ini rusun yang akan selesai dibangun berjumlah 11 ribu unit. Sebagian rusun dibangun dengan menggunakan anggaran multiyears atau kelanjutan dari pembangunan tahun lalu.

“Jika ditotal, anggaran pembangunan 11 ribu unit rusun ini Rp4,2 triliun,” ujarnya. (Aya/J-3)