Aksi Pungut Sampah di Tangsel Tuai Kritik, Dinilai Seremonial tidak Selesaikan Akar Masalah

AKSI pembersihan sampah yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di sepanjang Jalan Raya Serpong, belum lama ini, menuai kritik.

Kendati dianggap sebagai bentuk kepedulian, langkah tersebut dinilai lebih menonjolkan aspek seremonial ketimbang menyelesaikan masalah pengelolaan sampah secara sistemik.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Praktisi Hukum, Abdul Hamim Jauzie, menilai aksi tersebut merupakan bentuk seremonial birokrasi yang tidak menyentuh akar persoalan sampah di kota metropolitan seperti Tangsel.

Baca juga : Transformasi Konflik Agraria menjadi Ekowisata Bermakna

“Persoalan sampah di kota urban tidak bisa diselesaikan dengan sapu di tangan Menteri. Publik butuh sistem yang bekerja otomatis, bukan aksi spontan yang hanya tampak bagus di depan kamera. Ini berisiko membuat ASN di bawah lebih sibuk mendokumentasikan kerja bakti daripada mengelola teknologi pengolahan sampah,” ujar Hamim, Senin (7/2/2026).

Sebagai praktisi hukum, Hamim juga memberikan catatan terkait rencana penindakan pidana bagi pelanggar kebersihan. Ia memperingatkan agar penegakan hukum tidak hanya menyasar masyarakat kecil, seperti pedagang kaki lima (PKL).

“Tim Gakkum harus berani masuk ke wilayah yang lebih substansial, seperti pengawasan limbah korporasi, mal, dan pengembang besar di kawasan Serpong. Jangan sampai hukum tajam ke warga yang membuang plastik, tetapi tumpul ke pelaku usaha besar yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah terintegrasi,” tegas Hamim.

Menurutnya, ancaman sanksi pidana dalam perda akan menjadi “macan kertas” jika pemerintah sendiri belum mampu menyediakan infrastruktur tempat pembuangan sampah (TPS) yang memadai dan mudah diakses di setiap titik kritis.

Terkait target Pemkot Tangsel membangun 20.000 lubang biopori di rumah warga, Hamim menilai ada potensi pengalihan tanggung jawab hilir ke masyarakat.

“Meminta warga membuat biopori itu bagus untuk edukasi, tapi jangan sampai dijadikan dalih pemerintah untuk mengalihkan tanggung jawab atas belum maksimalnya teknologi di TPA Cipeucang. Masalah utama Tangsel adalah hilirisasi sampah. Warga bisa memilah, tapi jika di truk sampah semuanya dicampur kembali, itu sia-sia,” jelasnya.

Hamim menyarankan agar fokus pemerintah seharusnya pada modernisasi infrastruktur, audit lingkungan terhadap unit usaha, dan integrasi data pemantauan sampah berbasis digital.

“Kita tidak butuh menteri yang jago menyapu jalan, tapi menteri yang mampu menciptakan sistem di mana tidak ada lagi sampah yang perlu disapu di jalanan,” pungkasnya.