Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta Iin Mutmainnah meminta para orangtua di Jakarta lebih menjalankan fungsi keluarga kepada para anaknya. Hal ini merespons isu kekerasan dalam permainan atau game online Roblox dari ponsel yang tengah digemari anak-anak.
"Karena kita tidak bisa membatasi dinamika, keterbukaan informasi dan globalisasi yang bisa kita lakukan adalah membekali anak-anak dengan ilmu dan iman-takwa," kata Iin kepada awak media, Rabu (13/8).
Pihaknya akan terus menjalankan sosialisasi, edukasi, dan kampanye mengenai pentingnya peran keluarga sebagai wadah utama dalam membentuk kepribadian anak.
"Ketika seorang anak tumbuh di lingkungan keluarga yang menanamkan nilai agama, memberi contoh baik dan teladan serta memberikan pendidikan yang efektif, akan menjadikan seorang anak tumbuh kembang dengan baik, serta mengetahui mana yang baik dan mana dan buruk untuk dirinya," urai Iin.
Rencana pemerintah memblokir gim Roblox menimbulkan pro kontra. Menurut sejumlah pakar, larangan mengakses game online tidak cukup untuk melindungi anak. Butuh peran orangtua untuk mendampingi tumbuh kembang anak.
Rencana pemblokiran gim Roblox pertama kali disinggung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat meninjau pemeriksaan kesehatan gratis di SD Negeri Cideng 02, Jakarta, 4 Agustus lalu. Di momen itu, ia mengingatkan siswa agar tidak terlalu lama bermain ponsel.
Ketika itu, sejumlah siswa mengungkapkan kegemaran bermain Roblox. Namun Abdul Mu’ti menyatakan anak-anak tidak boleh bermain Roblox karena banyak kekerasan dan kata-kata kasar di dalamnya.
“Kalau main HP tidak boleh menonton kekerasan, yang di situ ada berantemnya, di situ ada kata-kata yang jelek-jelek, jangan nonton yang tidak berguna ya. Nah yang main blok-blok (Roblox) tadi itu jangan main yang itu ya karena itu tidak baik ya,” kata Abdul Mu’ti, mengutip Antara.
Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkap peluang Roblox diblokir jika konten kekerasan di dalamnya melewati batas. Tak hanya Roblox, gim daring lainnya yang menyuguhkan kekerasan juga bisa dilakukan.
"Apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik. Pemerintah mau melindungi generasi kita. Kalau memang itu mengandung unsur kekerasan, ya kita tutup," ujar Prasetyo. (H-3)
Per 31 Januari 2026, tercatat 45% pengguna aktif harian (DAU) Roblox telah menyelesaikan pemeriksaan usia, dengan 27% di antaranya teridentifikasi berusia di atas 18 tahun.
Menkomdigi tetapkan 8 platform (TikTok, Instagram, Roblox, dll) dilarang bagi anak di bawah 16 tahun per 2026. Simak alasan darurat digital selengkapnya.
Menkomdigi Meutya Hafid resmi melarang anak di bawah 16 tahun punya akun TikTok, Roblox, hingga YouTube mulai 28 Maret 2026. Simak aturan lengkap PP Tunas di sini!
Inisiatif ini mempertegas komitmen platform dalam melibatkan orangtua secara langsung untuk menyusun kebijakan dan pengembangan Roblox di masa depan.
Inti dari pembaruan di gim Roblox ini adalah fitur 4D generation, yang memungkinkan kreator dan pemain untuk menghasilkan objek yang memiliki fungsi nyata di dalam lingkungan permainan.
Mendapatkan Robux di tahun 2026 kini semakin mudah dan ekonomis melalui marketplace VCGamers
Selain parade bedug, suasana malam takbiran semakin semarak dengan pawai obor yang melibatkan 5.000 peserta, pawai mobil hias, serta pertunjukan air mancur.
Jakarta tetap menjadi kota terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib.
PEMPROV DKI Jakarta melarang para ASN menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan mudik Lebaran 2026.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan resmi menetapkan 16 objek baru sebagai Cagar Budaya sepanjang tahun 2025.
BPIP mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang menyelenggarakan Sosialisasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila bagi satuan pendidikan.
Pemerintah pusat maupun daerah dinilai gagal mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara menyeluruh sehingga bencana longsor sampah di Bantargebang terus berulang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved