Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
RENCANA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas penggunaan sistem parkir digital mendapat dukungan dari wakil rakyat. Hal itu adalah wujud modernisasi pelayanan publik sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Pun perluasan parkir digital merupakan langkah tepat mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah. “(Dapat) mengurangi potensi kebocoran transaksi, meningkatkan efisiensi serta memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujar anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Nasdiyanto, dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/8).
Politikus PKS ini menilai sistem parkir digital dapat mendorong transparansi pengelolaan retribusi daerah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
Melalui sistem terintegrasi, data transaksi akan lebih mudah dipantau dan dipertanggungjawabkan. Tak hanya itu, parkir digital juga sejalan dengan perkembangan teknologi, termasuk kebutuhan warga Jakarta yang serba cepat.
“Selain itu, masyarakat juga akan merasakan manfaat langsung karena pembayaran dapat dilakukan lebih praktis melalui aplikasi digital tanpa harus menggunakan uang tunai,” kata Nasdiyanto.
Karena itu, sambung dia, pihaknya akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut sehingga dapat berjalan optimal dan masyarakat merasakan manfaatnya.
Ia optimistis parkir digital berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Pemprov DKI harus menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat dan memastikan peningkatan kualitas layanan.
Perbaikan sistem seperti pemanfaatan Aplikasi JakParkir juga harus terus dilakukan agar pelayanan semakin mudah, cepat, dan akuntabel. “Dengan pengelolaan parkir yang lebih modern, Jakarta diharapkan dapat menghadirkan layanan publik yang transparan, efisien, dan berkeadilan,” tandasnya. (P-2)
Pemerintah daerah didorong untuk kreatif dan inovatif dalam melakukan agenda pembangunan di wilayahnya, itu termasuk pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, potensi ini hanya akan optimal jika didukung komitmen bersama dalam pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan tata kelola yang transparan.
Integrasi ini sebagai solusi atas permasalahan administrasi pertanahan dan perpajakan yang selama ini berjalan terpisah.
Ayep Zaki menegaskan peningkatan PAD bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved