Makanan Tak Habis, Menu Program MBG Tak Sesuai Ekpektasi

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DPC Jakarta Selatan mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah perlu menjadi perhatian serius. Sejumlah laporan dari lapangan menunjukkan kendala pada aspek cita rasa makanan yang tidak sesuai ekspektasi.

Ketua Umum DPC HIPPI Jakarta Selatan Azka Aufary Ramli mengungkapkan banyak makanan yang tidak habis dimakan anak-anak sekolah karena rasa yang dianggap tidak sesuai dengan selera mereka.

“Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius. Makanan yang tidak dimakan berarti nilai gizinya tidak terserap, dan dalam skala besar bisa berujung pada pemborosan anggaran negara,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (24/6).

Baca juga : Serangga Bisa Jadi Menu MBG untuk Sesuaikan Potensi Daerah

HIPPI berpandangan penentuan standar gizi memang penting, namun aspek rasa dan kearifan lokal juga harus mendapat perhatian. Di negara yang kaya akan keberagaman kuliner seperti Indonesia, menu yang disukai anak-anak di Pulau Jawa belum tentu dapat diterima di Sulawesi, Kalimantan, atau Papua.

Karena itu, HIPPI Jakarta Selatan mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyusun pedoman rasa atau standar menu lokal yang mengintegrasikan kekayaan kuliner daerah dengan prinsip gizi seimbang.

“Kami yakin makanan sehat tidak harus hambar, tetapi memperoleh gizi optimal.
Justru dengan mengangkat menu tradisional seperti ikan kuah kuning dari Maluku, coto dari Sulawesi Selatan, atau sayur asem dari Jawa Barat,” tambah Azka.

Baca juga : Tambahan Rp100 triliun Agar Percepat Capai 82,9 juta Penerima MBG

HIPPI juga menekankan pentingnya standarisasi teknik memasak di dapur komunitas. Teknik pengolahan makanan sangat memengaruhi nilai gizi dan rasa. Misalnya, ayam goreng memiliki kandungan lemak berbeda dibanding ayam bakar atau rebus.

Senada, Kepala Badan Otonom F&B HIPPI Jakarta Selatan Regan Yapwito menyoroti perlunya keseragaman metode memasak di berbagai dapur MBG. Ketidakterpaduan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan hasil akhir. Untuk itu, pihaknya mengusulkan pelatihan teknis, penerapan best practices dalam memasak sehat, dan penyusunan manual pengolahan yang terstandardisasi namun tetap adaptif terhadap budaya lokal.
Lebih lanjut, kolaborasi dengan koki profesional bersertifikasi, sekolah kejuruan tata boga, dan asosiasi kuliner nasional juga perlu digalakkan. 

"Mereka dapat berperan penting dalam pelatihan dapur MBG untuk menghadirkan menu yang menggugah selera tanpa mengorbankan kandungan gizi,” jelas Regan.

Tak kalah penting, HIPPI Jakarta Selatan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aspek keamanan pangan dalam setiap tahap, mulai dari produksi, pengemasan, hingga distribusi makanan. Dalam skala program sebesar MBG, risiko kontaminasi,baik biologis, kimia, maupun fisik harus dikendalikan secara sistematis.

Untuk itu, HIPPI mendorong penerapan standar internasional seperti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) guna memastikan pengelolaan risiko keamanan pangan secara menyeluruh. Sistem ini terbukti efektif dalam industri makanan global dan dinilai layak menjadi standar wajib, terutama untuk makanan yang diproduksi massal dan didistribusikan ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

“HIPPI siap mendorong penerapan HACCP dan sistem keamanan pangan nasional dalam setiap dapur MBG agar makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tapi juga higienis dan aman dikonsumsi,” pungkasnya. (H-1)