Penolakan Terhadap Pasangan Ahok-Djarot Kejahatan Demokrasi

AKSI penolakan dan pengadangan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua, Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dinilai sebagai kejahatan demokrasi yang dirancang aktor-aktor politik. Hal itu disampaikan pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe, saat diminta pendapatnya Selasa (8/11) di Jakarta.

Ia menjelaskan, semua warga negara berhak untuk memilih dan dipilih, tanpa mengenal suku, agama, ras, dan golongan.

Kebebasan dalam politik itu dilindungi undang-undang. Jika ada penolakan terhadap seseorang atau pasangan calon dengan cara-cara di luar etika politik dan aturan konstitusi itu dianggap sebagai suatu kejahatan dalam demokrasi.

"Undang-Undang telah menjamin kebebasan politik warga negara baik untuk memilih maupun untuk dipilih. Kalau ada aktivitas penolakan terhadap seseorang atau pasangan calon saat pelaksanaan kegiatan kampanye itu dianggap sebagai suatu kejahatan politik", ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kampanye merupakan ruang dimana pasangan calon memaparkan visi-misinya. Visi-misi pasangan calon perlu didengar masyarakat pemilih agar tidak salah dalam menentukan hak politiknya selama lima tahun ke depan.

Menolak pasangan calon untuk menyampaikan rencana program kerjanya suatu tanda demokrasi di Indonesia sedang mengalami degradasi.

Menurutnya, aksi-aksi penolakan itu tidak terlepas dari desain masif aktor-aktor politik intelektual. Aktor-aktor politik ini menggunakan kerapuhan masyarakat untuk melancarkan hasrat dan keinginan mereka.

Kalau itu dibiarkan terus dan negara tidak maksimal hadir dalam situasi seperti ini, hal itu memberikan citra negatif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi.

"Saya kira ini semua bagian dari konstruksi berpikir para aktor-aktor politik intelektual yang memanfaatkan kerapuhan masyarakat untuk melancarkan hasrat dan keinginan mereka. Kondisi ini tentu berbahaya dan memberikan citra buruk terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pascareformasi," tandasnya.

Seperti diberitakan, aksi penolakan kegiatan kampanye terhadap pasangan nomor urut dua, Ahok-Djarot belakangan ini terus terjadi. Akibat penolakan ini sejumlah jadwal kampanye pasangan petahana ini harus dibatalkan demi menjaga keamanan. (RO/OL-3)