Kandidat Lain Akui Program KJP Ahok Berhasil

DI hari ke-3 masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut satu Agus Yudhoyono-Sylvia Murni menyampaikan pidato politik di hadapan 1.000 massa.

Dalam pidatonya, Agus Yudhoyono menyampaikan 10 program unggulannya jika nanti terpilih. Salah satunya di sektor pendidikan. Agus berjanji akan menaikkan besaran KJP yang akan diterima pelajar.

Menanggapi hal tersebut Wakil Bendahara Tim Pemenangan Basuki-Djarot (Badja) Joice Triatman mengatakan, secara tidak langsung, Agus-Sylvi mengakui apa yang selama ini dikerjakan Ahok-Djarot.

Buktinya, mereka hanya ingin meningkatkan jumlah besaran uang yang ada di KJP. Padahal pendidikan Jakarta sudah diprogramkan 12 tahun wajib belajar dan gratis.

"Sebagai informasi ada 489.150 siswa yang menerima KJP. Adapun besaran dana KJP pada 2015 untuk SD atau setingkatnya sebesar Rp210.000, sementara untuk SMP sederajat Rp260.000 dan SMA setingkat sebesar Rp375.000. Satu hal lagi, seluruh pemegang KJP gratis naik TransJakarta," papar Joice.

Tidak berhenti di situ, dia melanjutkan, di tahun ini, Ahok-Djarot juga sudah meluncurkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Sebanyak 26 perguruan tinggi negeri (PTN) sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Para pemegang KJMU ini akan menerima beasiswa sebesar Rp18 juta per tahunnya.

"Dalam APBD 2017 rencananya besarannya malah akan ditingkatkan," imbuh Joice.

Runner Up I Miss Indonesia 2005 itu melanjutkan program Badja pada sektor pendidikan akan menitikberatkan pada peningkatakan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah milik Pemda.

Hal itu dilakukan melalui pelatihan guru yang akan bekerja sama dengan instansi pendidikan unggul.

Berikutnya, Badja akan melanjutkan rehabilitasi bangunan sekolah-sekolah milik Pemda sebanyak 785 sekolah, sehingga 100% sekolah negeri ditunjang fasilitas pendidikan yang layak sesuai standar nasional dan berbasis IT.

“Ahok-Djarot juga akan membangun SMKN mandiri yang dikerjasamakan dengan dunia usaha dan institusi lain serta mampu menghadapi MEA. Ada juga Pemberian tunjangan (TKD) guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik yang berbasis kinerja untuk memberi insentif bagi tenaga pendidik yang berkualitas," pungkasnya. (RO/OL-3)