Masyarakat Harus Tolak SARA dalam Pilkada DKI Jakarta

MASYARAKAT patut cerdas mengikuti dinamika pemilihan gubernur DKI Jakarta 20017-2022 dengan menolak seluruh isu SARA. Kemudian pemilih harus menentukan pilihan mereka bukan dari isu kotor yang dimainkan namun dari program kerja dan bukti.

"Masyarakat harus rasional karena isu agama dalam Pilkada tidak akan mendidik pemilih untuk rasional," tegas Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (9/10).

Ia mengatakan menggunakan isu yang sensitif juga menghina kepercayaan harusnya sudah ditinggalkan. Pasalnya, di dalam negara yang menjunjung nilai-nilai suci ketuhanan ini isu tersebut harus diperangi karena sangat menghinakan agama.

"Menggunakan isu SARA sebenarnya merendahkan nilai ketuhaan karena Tuhan yang besar dipakai untuk obyek politiksasi," tegasnya.

Benny menjelaskan, tim pemenangan tiga pasangan kandidat calon gubernur dan wakilnya patut mawas diri. Hal itu bukan hanya tidak memicu isu agama dan isu sensitif lain juga mereka harus meredam isu tersebut supaya tidak merebak.

"Dibutuhkan sekarang masing masing tim sukses mengedapan politik nalar sehat lewat adu program dan agenda menyesahterakan rakyat," ungkapnya.

Ia meminta tim pemenangan mengedepankan politik santun dan keberagaman. Hal itu tentu lebih menjunjung nilai persatuan dan kesatuan bukan sebaliknya, memecah masyarakat yang majemuk.

"Masing tim sukses mengedapan politik keragaman dan menjaga keanekaragam budaya," jelasnya.

Di sisi lain, menurut Benny, masyarakat harus mengabaikan isu agama dan lainnya yang dihembuskan di tengah perebutan kursi DKI Jakarta 1 itu. Sebaliknya, pemilik suara diharapkan lebih fokus pada agenda pembangunan Jakarta sepanjang 2017 sampai 2022.

"Mending masyarakat fokus ke adu agenda program dan debat mencari solusi bersama dalam menyelesiakan masalah dihadapi. Sebab penting politik rasional dalam ruang pubik," tutupnya. (OL-3)