NU Minta Hentikan Kampanye Hitam Gunakan Agama di Pilkada DKI

AGAMA merupakan kesucian yang tidak pantas dikotori dan digunakan untuk menyerang kelompok, maupun pribadi dengan tujuan apapun. Oleh sebab itu, salah jika menyertakan agama dalam kontestasi politik Pilgub DKI Jakarta 2017. Karenanya, praktik barbar itu harus dihentikan.

"Politik tetap saja politik, arena perebutan kekuasaan. Melibatkan agama dalam urusan politik yang penuh intrik dan kerakusan, hanya akan mengotori agama yang kita sucikan," tegas Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad dalam siaran pers, Minggu (9/10).

Menurutnya, PBNU tidak henti-hentinya mengingatkan agar semua pihak berhati-hati menggunakan isu yang terkait dengan agama dalam politik perebutan kekuasaan.

Terkait itu, isu terjadi belakangan ini pada fase awal perebutan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 menunjukan kegandrungan politisasi agama.

"Kalau hal ini tidak terkendali akan merusak sendi-sendi keberagaman bangsa kita. Jangan main-main dengan persoalan agama dalam politik perebutan kekuasaan," katanya.

Rumadi mengungkapkan perkataan calon gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menunjukan fenomena politisasi agama. Padahal Ahok belum tentu bermaksud seperti pihak yang balik menyerangnya.

"Bisa saja Ahok tidak bermaksud menistakan Islam dalam pidato lepasnya di Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu. Ahok memang sedang mengkritik sejumlah kalangan yang menggunakan agama (Islam) sebagai alat kampanye agar tidak memilih dirinya," ungkapnya.

Ia menegaskan kondisi untuk larang muslim memilih pemimpin nonmuslim yang dikritisi Ahok bisa dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap ajaran islam. Maka, Ahok dan para pendukungnya harus sadar langkah itu bisa dipolitisasi.

"Namun, saya tidak bisa melarang jika ada orang yang tidak mau memilih Ahok karena keyakinan agamanya. Itu sepenuhnya haknya tetapi jangan jadikan hal tersebut sebagai bahan kampanye negatif," ungkapnya.

Rumadi menyatakan ajakan memilih calon gubernur DKI Jakarta yang seagama harus diungkapkan secara positif. Jangan diungkapkan secara negatif untuk menjatuhkan seseorang.

"Meski saya memaklumi untuk mengajak memilih calon pemimpin seagama secara positif, tapi tidak menggunakan tempat-tempat ibadah sebagai mediumnya," tegasnya.

Ia mengajak seluruh kalangan menghindari politisasi agama atau bahkan menistakan agama demi kepentingan pragmatis.

"Atas dasar itu, saya mengingatkan setop politisasi agama. Mari kita menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang menghentikan itu semua," tutupnya. (OL-3)