Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PELAKSANA Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum menyebut angka backlog rusunawa di Jakarta mencapai 302 ribu unit.
Sementara itu, Pemprov DKI bakal membangun rusunawa di 14 lokasi lagi pada tahun ini hingga tahun depan.
"Backlog saat ini 3202 ribu. Kami baru ada 14 lokasi baru. Jadi selisih itulah yang harus dipenuhi untuk memenuhi hunian di DKI Jakarta," kata Retno dalam rapat bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/7).
Baca juga : Warga Mampu Tinggal di Rusunawa, Dinas Perumahan Akui Sulit Menindak
Sementara itu, dari total 14 lokasi itu, DPRKP DKI Jakarta berencana untuk membangun 11.789 unit rusun tahun depan. Program ini menjadi program prioritas.
"Kami merencanakan membangun 11.788 unit. Tersebar di beberapa lokasi seperti di Cakung Drain 8 tower, Rorotan 7 tower, Padat Karya 1 tower, dan Yos Sudarso 2 tower. Rencananya kami juga akan membangun rusunawa di Kepulauan Seribu 400 unit yakni Rusunawa Tongkol tahap 2," tandasnya.
Baca juga : Pemprov DKI Didesak Panggil Jakkon dan Jakpro Soal Pernyataan Buro Happold
Sementara itu, saat ini Pemprov DKI memiliki 32.978 unit rusun. Sebanyak 24.012 unit sudah terisi. Dari jumlah tersebut, 9.915 unit diisi oleh warga yang terdampak program Pemprov DKI. Sementara sisanya 14.097 unit terisi oleh warga umum.
Warga umum yang ingin menyewa rusun dikenakan kriteria antara lain memiliki rentang penghasilan Rp2,5 juta hingga maksimal Rp7 juta, harus ber-KTP DKI, sudah menikah kecuali ingin menghuni Rusunawa Rawabebek khusus lajang, memiliki NPWP, tidak memiliki rumah sendiri dibuktikan dengan surat pernyataan RT asal domisili, tidak memiliki kendaraan roda empat atau maksimal memiliki kendaraan roda dua sebanyak dua unit. (Z-5)
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan penataan 55 Rukun Warga (RW) di Jakarta yang masuk kategori kawasan kumuh pada tahun ini.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menerima audiensi Kaukus Muda Betawi di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menerima audiensi Forum Komunikasi RT dan RW Kelurahan Joglo.
Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara daring di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Skema sewa beli atau rent to own (RTO) dinilai sebagai solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Rumah harga terjangkau belum tentu jelek. Pasalnya, meski harga terjangkau bisa dibuat dengan kualitas bagus, yakni salah satunya dengan pendekatan model kontruksi modular robotisasi.
Pengembangan ini dimulai sejak 2019 dengan menawarkan hunian dengan harga Rp400 juta di enam lokasi proyek.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam Kabinet Merah-Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal positif bagi sektor perumahan di Indonesia.
Permasalahan ini bukanlah hal yang baru. Siklus kekurangan kuota dan stagnasi dalam realisasi KPR rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus berulang.
BP Tapera menegaskan bahwa program Tapera bukanlah bentuk penarikan iuran dari pendapatan pekerja swasta maupun pegawai negeri sipil (PNS), melainkan sebuah tabungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved