Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PADA 22 Juni kemarin, DKI Jakarta tepat menginjak usia 496 tahun. Meski berumur hampir menginjak 5 abad, masih ada saja sejumlah permasalahan yang hingga kini belum juga terpecahkan. Salah satunya kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, pada 2022 lalu angka kemiskinan di ibu kota negara mencapai 4,69% atau setara sekitar 501 ribu jiwa dari jumlah penduduk DKI Jakarta yang mencapai 10,6 juta jiwa.
Dari 501 ribu jiwa warga miskin di DKI Jakarta, Kepulauan Seribu menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di ibu kota negara yang mencapai 14,11%, atau setara dengan 3.600 jiwa dari jumlah penduduk di sana yang mencapai 28.925 jiwa.
Baca juga: Mensos Komitmen Berantas Kemiskinan yang Jadi Akar Kasus TPPO
"Disusul Jakarta Utara yang menempati posisi kedua dengan jumlah warga miskin mencapai 7,24% atau setara dengan 133 ribu jiwa dari jumlah penduduk di sana yang mencapai 1.793.550 jiwa," kata BPS dikutip Media Indonesia, Sabtu (1/7).
Kemudian, di posisi ketiga ada Jakarta Pusat dengan persentase penduduk miskin yang mencapai 4,90% atau setara dengan 44 ribu jiwa dari jumlah penduduk di sana yang mencapai 1.079.995 jiwa.
Baca juga: Upaya Penanganan Kemiskinan Ekstrem
"Sementara di posisi keempat ada Jakarta Timur dengan persentase penduduk miskin yang mencapai 4,30% atau setara dengan 126 ribu jiwa dari jumlah penduduk di sana yang mencapai 3.083.883 jiwa," tulis BPS DKI.
Selanjutnya, di posisi kelima ada Jakarta Barat dengan persentase penduduk miskin yang mencapai 4,22% atau setara dengan 112 ribu jiwa dari jumlah penduduk di sana yang mencapai 2.448.975 jiwa.
"Sementara daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di DKI Jakarta, ialah Jakarta Selatan dengan persentase penduduk miskin yang mencapai 3,52% atau setara dengan 81 ribu jiwa dari jumlah penduduk di sana yang mencapai 2.244.623. jiwa," beber BPS. (Z-6)
Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Tulus Abadi menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tidak mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
JAUH di atas ekspektasi pasar, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025, y-o-y, mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% kuartal I 2025.
SULAWESI dan Jawa menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II-2025.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 tumbuh sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan penataan 55 Rukun Warga (RW) di Jakarta yang masuk kategori kawasan kumuh pada tahun ini.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menerima audiensi Kaukus Muda Betawi di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat bersama eksekutif.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, menerima audiensi Forum Komunikasi RT dan RW Kelurahan Joglo.
Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara daring di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved