Anies Libatkan Kejaksaan Tinggi dalam Mengambil Kebijakan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan selalu melibatkan Kejaksaan Tinggi Jakarta dalam pembuatan kebijakan daerah. Hal tersbeut ia ungkap saat mersemikan program Rumah DP nol rupiah di Cilangkap, Jakarta Timur. 

"Bukan hanya disini dan ini sudah dikerjakan paling tidak lima tahun terakhir dengan cara begitu," ujarnya kepada awak Media, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (8/9). 

Baca juga: Kelakar Anies Saat Kajati Hadir di Peresmian Rusun DP Rp0

Anies menjelaskan, hal tersbeut ia lakukan agar dikemudian hari tidak ada pertanyaan dan pemeriksaan yang menyita waktu, seperti halnya penjelasan yang ia berikan saat menjalani pemeriksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait formula E. 

"Proyek yang berjalan di masa lalu dan jajaran kemudian mendapatkan proses pemeriksaan, dan dalam proses pemeriksaan menyita waktu dna menyita energi, sehingga kegiatan kegiatan kepemerintahan yang mereka harus lakukan sering Kemduian terganggu," jelasnya. 

Oleh karena itu, dengan adanya keterlibatan Kejaksaan Tinggi, pihaknya bisa mendapatkan opini legal yang sesuai dari konsultasi dengan Kejati.

"Sehingga dengan konsultasi itu maka menjadi yakin supaya tidak perlu diulang penjelasannya di kemudian hari," ujarnya. 

"Yang biasa terjadi sudah diambil keputusan dan dikemudian hari dijelaskan," imbuhnya. 

Di kesempatan yang sama, Anies mersemikan sebanyak 1348 unit, dalam program rumah Dp 0 Rupiah yang akan segera di pasarkan. 

Ia menjelaskan, adapun program ini dikhususkan bagi masyarakat yang berpenghasilan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp4,6 juta hingga Rp14, 8 juta. 

"Ini adalah segmen masyarakat yang memiliki kemampuan membayar cicilan tetapi mereka kesulitan menabung dan membayar down payment," pungkas Anies. (OL-6)