Qumindo Tuntut Berantas Mafia Tanah

RATUSAN massa mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mendukung pemberantasan mafia tanah di Indonesia.

Massa yang mengatasnamakan Qumindo Nesia Semesta memenuhi trotoar di depan kantor ATR/BPN, di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan. “Berantas, berantas, berantas mafia tanah!,” kata rombongan aksi, Selasa (23/8).

Ketua Harian Qumindo, Fajar Lesmana mengatakan pada prinsipnya aksi Qumindo untuk mendukung secara penuh pemberantasan mafia tanah lewat kementeriaan ATR/BPN.

Apalagi, kata Fajar, Presiden Joko Widodo sudah menekankan perang terhadap mafia tanah.

“Kita sudah melihat kerja-kerja real dari Kementerian ATR dengan melakukan pemberantasan terhadap mafia tanah,” kata Fajar di trotoar depan Kementerian ATR/BPN.

Pihaknya juga menilai Kementerian ATR/BPN masih mempunyai beban yang berat dalam melakukan pemberantasan mafia tanah. “Mengurangi beban tersebut, negara tidak bisa bekerja sendiri, negara tidak boleh sendirian dalam mafia tanah,” kata Fajar.

Apalagi, kata Fajar, mafia tanah selama ini yang dimaksud adalah terorganisir dan sistematis.

“Mafia tanah ini yang kita maksud, bukan mafia tanah kelas bawah yang hanya bisa mampu melakukan pemalsuan-pemasuan bahkan penipuan. Yang kita maksudkan adalah mafia tanah yang besar yang terorganisir yang bahkan sudah sangat menggurita dan bisa mengendalikan oknum-oknum di instansi pemerintahan,” kata Fajar.

Gurita mafia tanah, kata Fajar mengakibatkan ketidakadilan dan kemiskinan yang sistematis juga pada masyarakat pada umumnya.

Lantaran, pengaruh mafia tanah yang besar terhadap apartur negara menjadi substansial. “Aparatur negara selama ini dikontrol oleh mafia,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto untuk serius dalam memberantas para mafia tanah di Indonesia. Jokowi merasa jengkel keberadaan mafia tanah yang selama ini menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.

“Nantinya ke depan kami akan membentuk pos-pos pengaduan atau Crisis Center,” harapnya. (J-1)