Mengapa PDIP Takut jika Ahok Maju Lewat Perseorangan?

PELUANG kemenangan calon perseorangan di pilkada sesungguhnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan pasangan calon yang diusung partai politik. Mengapa partai politik takut dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju melalui jalur independen?

Berdasarkan data, hingga 2015, terdapat 11 kepala daerah yang memenangi pilkada melalui jalur perseorangan atau independen. Empat di antaranya menang pada pilkada serentak 2015, yaitu M Syahrial-Ismail Marpaung di Kota Tanjung Balai (Sumatra Utara), Martin Rantan-Suprapto di Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat), Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto di Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), dan Ramlan Nurmatias-Irwandi di Bukittinggi (Sumatera Barat).

Mencermati data tersebut, sesungguhnya, tidak ada alasan partai politik untuk takut bersaing dengan calon independen. Ketakutan itulah yang tersirat dari pernyataan sejumlah petinggi partai, terutama PDIP, terkait pencalonan Ahok melalui jalur independen.

Politisi PDIP Aria Bima, misalnya. Ia mengimbau Ahok untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lewat jalur partai politik. "Ahok, kembalilah ke kandangmu. Terserah mau balik ke Gerindera atau PDIP, tetapi tetap balik partai, jangan independen," kata Aria di Jakarta, Senin (6/6).

Aria menyebut, PDIP masih membuka pintu yang lebar bagi Ahok. Syaratnya, Ahok diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Ahok sebelumnya merupakan kader Gerindera. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Ahok diusung menjadi calon wakil gubernur bersama Joko Widodo yang kini menjadi Presiden oleh PDIP dan Gerindera.

Setali tiga uang, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira membenarkan bahwa partainya masih membuka peluang untuk mengusung Ahok. Namun, Andreas meminta Ahok untuk mengakui terlebih dahulu bahwa jalur independen yang ditempuhnya bersama kelompok relawan Teman Ahok adalah langkah yang salah.

Salahkah jalur independen? Konstitusi hanya menyebut pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Peraturan perundang-undangan menerjemah demokratis itu melalui jalur partai politik dan jalur perseorangan. Dengan demikian, pencalonan kandidat kepala daerah dari jalur perseorangan merupakan strategi politik yang difasilitasi undang-undang sehingga tidak bisa disimpulkan sebagai upaya deparpolisasi.

Bisa jadi, PDIP takut terhadap Ahok karena ia adalah calon yang masih menjabat gubernur. Apalagi, berdasarkan data, pemenang pilkada serentak yang digelar 9 Desember lalu masih didominasi petahana. Dari 82,5 persen calon petahana yang maju, sebanyak 63,2 persen keluar menjadi pemenang.

Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim mencatat fenomena yang terjadi selama pilkada serentak 2015, semakin besar jumlah daftar pemilih tetap (DPT) maka semakin besar peluang petahana untuk menanag. Sedangkan peluang calon non petahana untuk menang semakin kecil.

DPT DKI Jakarta sangat besar. Berdasarkan Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-010/TAHUN 2016, jumlah pemilih dalam DPT pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar penetapan dukungan calon perseorangan adalah 7.096.168. Dengan demikian, peluang Ahok untuk menang sangat besar.

Akan tetapi, perlu pula diingat fenomena dukungan perseorangan yang bersifat semu. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan perolehan suara pasangan dari jalur independen jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dukungan yang disetor ke KPU pada tahap pencalonannya.

Apakah Ahok mendapat dukungan semu? Hingga saat ini Ahok mendapatkan dukungan 940.779 KTP. Hasil verfikasi faktual jualah yang membuktikan apakah dukungan itu bersifat semu. Pembuktian terakhir, tentu saja pada saat Pilkada yang digelar pada 15 Februari 2017 atau 252 hari lagi dari hari ini.

Partai politik, khususnya PDIP, tidak perlu takut dengan Ahok yang maju melalui jalur independen. Itu ketakutan akan bayangan sendiri.