Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan membuat kebijakan baru soal pengenaan beban tambahan kepada pengusaha. Kebijakan ini, lanjut dia bakal jadi sumber duit untuk pembangunan infrastruktur.
"Ini saya lagi mau ciptakan satu bagian kewajiban baru lagi ini," kata gubernur yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/5).
Ahok mengaku mencontek kebijakan ini dari Malaysia. Di Malaysia, setiap pengusaha pemilik gedung, wajib membangun trotoar. Dasar hukumnya tetap berasal dari tambahan kontribusi. "Itu lazim dilakukan di seluruh dunia," terang dia.
Ahok mengungkapkan sudah memang seharusnya pembangunan publik bukan hanya jadi tanggungjawab pemerintah saja. Dia mencontohkan, di DKI saja ada 1.300 kilometer panjang jalan yang harus dilengkapi trotoar atau sama dengan 2.600 kilomter di kedua sisinya.
Kalau hanya pemerintah saja yang mengerjakan tak akan efektif dari segi dana dan waktu. Jika dalam setahun DKI menganggarkan Rp100 miliar perbaikan trotoar tersebut, maka pengerjaan diprediksikan selesai dalam 25 sampai 50 tahun.
"Itu belum termasuk trotoar yang sudah jadi tapi rusak selama 25 tahun," ucap dia.
Dengan kebijakan itu, Ahok menyebutkan bukan berarti pajak tak tersentuh sebagai sumber pembangan DKI. Menurut dia, pajak harusnya diberikan kepada program pelayanan sosial yang langsung dapat dirasakan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan transportasi.
"Harusnya kan seperti di seluruh dunia pembangunan infrasturktur dibebankan kepada pengusaha. Sementara pajak dikembalikan ke rakyat," tandas dia.(X-11)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved