Penanganan Banjir Harus Dengan Skala Prioritas

PENGAMAT tata kota Nirwono Joga menyebut Pemprov DKI harus memiliki skala prioritas dalam hal penanganan banjir jika memang merasa keterbatasan dana menjadi salah satu tantangan.

Program yang dilaksanakan pun harus memiliki target capaian yang jelas dan terukur di mana harus ada penuntasan meski bertahap dalam mengurangi banjir.

Baca juga: Sabu Senilai Rp1,8 Miliar untuk Pesta Tahun Baru di Tangsel Disita

"Dengan anggaran terbataspun Pemda DKI masih bisa mengatasi banjir namun harus dengan indikator target capaian yang jelas terukur dan tuntas (secara bertahap) dalam mengurangi dampak banjir. Artinya gubernur harus pada program-program penting saja yang memang benar-benar dapat mengurangi banjir secara signifikan," kata Nirwono saat dihubungi, Senin (27/12).

Ia pun menjelaskan idealnya anggaran program pengendalian banjir di Jakarta memiliki persentase sebesar 10% dari APBD DKI per tahunnya. Tahun ini APBD DKI adalah Rp79,8 triliun yang artinya seharusnya anggaran pengendalian banjir adalah Rp7 triliun. Namun, Pemprov DKI mengalokasikan Rp4 triliun untuk Dinas Sumber Daya Air DKI.

"Misal jika tahun depan masih dianggarkan Rp2 triliun maka pada tahun berikutnya harus dinaikkan secara bertahap sampai dengan ke anggaran ideal," paparnya.

Nirwono menambahkan, beberapa program yang harus masuk skala prioritas untuk pengendalian banjir di antaranya adalah pembenahan 13 sungai yang harus tuntas dengan target 1-2 sungai per tahun. Kemudian revitalisasi waduk/situ/embung.

"Kedua program ini bermanfaat untuk menangani banjir kiriman," ujar Nirwono.

Prioritas berikutnya adalah rehabilitasi seluruh drainase kota dengan memperbesar kapasitasnya. Targetnya adalah 10% dari total drainase per tahun yang diselesaikan.

"Tidak lupa penambahan RTH 1% per tahun dan restorasi pesisir pantai untuk mengatasi banjir rob," jelasnya. (OL-6)