KPK Minta Banten Belajar Sistem Transparansi ke Tangsel dan Tangerang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) minta Pemerintah Provinsi Banten dan 6 kota dan kabupatennya untuk belajar sistem transparansi ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Tangerang. Dua wilayah itu telah menerapkan sistem integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sesuai arahan KPK.

"Mengenai sistem, kami temukan bahwa pemasangan sistem ditemukan juga Kota Tangsel dan Tangerang sudah mengimplementasikan sistem pengangaran, pengadaan dan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) yang baik. Kita minta Gubernur Banten untuk mengkoordinasikan 6 kabupaten dan kota berkunjung ke 2 tempat ini," terang Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat memberikan keterangan pers soal Workshop Integritas bagi kepala daerah se-Provinsi Banten di Gedung KPK, Selasa (17/5).

Pada kesempatan itu hadir Wakil Ketua KPK, La Ode M Syarif, Gubernur Banten, Rano Karno dan 4 Walikota dan 4 Bupati diantaranya Wakil Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany.

Menurut Pahala, Pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah kabupaten kota di provinsi ini harus mendorong terwujudnya transparansi sistem penganggaran dan terciptanya integiras sumber daya manusia pemerintahan di Banten. Untuk itu, pemerintah di bawah kendali Rano Karno serta jajaran kabupaten dan kota bisa mengikuti jejak sistem yang sudah dijalankan pemerintah Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang.

Banten, sambungnya, merupakan 1 dari 6 provinsi yang dijadikan pilot project pembenahan sistem dan tata kelola keuangan. Selain Banten, adalah Provinsi Riau, Sumatra Utara, Papua, Papua Barat dan Aceh. Keenam provinsi ini alasannya karena banyak terjadi praktik korupsi akibat sistem tidak tertata dengan baik.

"Kalau provinsi Sumut modelnya ramai-ramai 40 orang mengunjungi Surabaya, kalau Banten mending kunjungi di dalam provinsi. Hal itu pararel dengan tujuan KPK yaitu agar alokasi anggaran lebih baik untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kita rekomentasikan terakhir penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP)," ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Laode M Sarif menambahkan, KPK sengaja bekerja sama dengan Gubernur Banten dan seluruh aparat pemerintah di Banten mendorong terwujudnya Banten transparan dan akuntabel. "Supaya tidak lagi ada hal yang kurang baik ketika menyebut nama Banten," katanya.

Ia mengatakan, KPK bersama Pemprov Banten merumuskan 3 point quick wins sebagai jalan keluar pembenahan. Diharapkan hal ini bisa selesai pada September 2016.

"Gubernur juga punya keterbatasan mengkoordinasikan Bupati dan Wali Kota, anggota DPRD karena itu KPK kerja sama agar koordinasi dalam rentang tugas Gubernur bisa dilakukan dengan baik dan KPK akan selalu bersama dengan gub banten agar bisa mencapai perbaikan yang lebih baik," tuturnya.

Pada acara yang dilaksanakan 17 dan 18 Mei ini dihadiri para peserta dari 8 pasangan wali kota, bupati dan wakilnya di wilayah Provinsi Banten. Terdapat 8 daerah tersebut terdiri dari empat kota dan empat kabupaten, antara lain Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Selain itu, para peserta juga terdiri dari para pimpinan legislatif di provinsi itu, yakni Ketua DPRD Prov Banten serta 8 ketua DPRD dari masing-masing kota dan kabupaten.

Syarif mengharpkan workshop di KPK mampu memberi inspirasi para pucuk pimpinan di daerah tentang nilai-nilai antikorupsi dan integritas. Kesadaran untuk membangun integritas semakin menguat dengan adanya pola pikir bahwa korupsi terjadi karena lemahnya integritas. Karenanya, workshop ini menjadi penting untuk meningkatkan integritas, mencegah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta memastikan semua sistem yang dibangun dapat selaras dan sesuai dengan kebutuhan.

“KPK berharap dari workshop ini mampu menginspirasi para pemimpin daerah untuk membangun daerahnya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Sebab, kita tahu keteladanan para pemimpin mampu menjadi salah satu faktor kunci perubahan yang lebih baik,” katanya.

Laode juga mengapresiasi Pemprov Banten yang memiliki itikad dan komitmen dalam membangun integritas bagi kepala daerahnya agar terhindar dari kejahatan korupsi. “Saya berharap, para kepala daerah bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan amanah dan integritas tinggi sehingga akan terjadi perbaikan di Banten,” katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Koordinasi Supervisi Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi yang dilakukan pada Provinsi Banten. Wilayah ini merupakan salah satu dari enam provinsi yang didampingi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi melalui bidang pencegahan. Di sini, KPK mendorong para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan Provinsi Banten, untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen antikorupsi sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan bersih, transparan dan akuntabel.

Gubernur Banten, Rano Karno mengatakan, permasalahan di Banten yang menjadi sumber penyimpangan terdapat 6 poin. Hal itu sudah dibahas bersama KPK dan menghasilkan solusi disebut quick wins.

"Tidak dapat dipungkiri ada 6 masalah di Banten yaitu, penanggaran, sistem, sumber daya manusia, rekrutmen SDM, perizinan satu pintu dan pengadaan barang. Nantinya semua itu harus melalui mekanisme sangat ketat," jelasnya. (X-11)