PEMPROV DKI sudah sejak lama kesulitan menambah jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam area Ibukota. Mahalnya harga lahan dan sulitnya mencari lahan yang bisa dibeli untuk RTH adalah dua penyebab persentase RTH di DKI stagnan di angka 9% dari semestinya 30%.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza pun mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk membahas regulasi hal ini.
Baca juga: Staf Sudin Perpustakaan Jaksel Mendongeng untuk Anak-anak
Ia melanjutkan, pembangunan RTH di wilayah Bodetabekjur juga bisa dilakukan karena penanganan banjir Jakarta membutuhkan langkah yang komprehensif termasuk di wilayah hulu.
"Terkait RTH, tidak hanya di Jakarta tapi di Bodetabek Punjur, jadi termasuk Puncak, Bogor, Bekasi, semua ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan Jakarta, harus saling mendukung, karenanya dibutuhkan RTH yang lebih banyak dan lebih luas," kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Kamis (11/11).
Pembangunan RTH di Puncak, imbuhnya, adalah langkah yang lebih cepat, mudah, dan murah bagi pemerintah untuk pemenuhan kekurangan 21% RTH di Jakarta sebagai wilayah tangkapan air.
"Terlebih kami tahu, kan, Jakarta ini daerahnya sangat dataran rendah, air kiriman dari daerah-daerah yang lebih tinggi itu bisa diatasi di antaranya memperluas RTH di kawasan hulu, termasuk pembangunan waduk Cimahi dan Ciawi yang mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa difungsikan," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN berencana memindahkan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta ke daerah Puncak, Bogor, guna mengatasi persoalan banjir di Jakarta, dan memastikan perbaikan lingkungan di wilayah hulu. (OL-6)
