Wagub DKI Siap Jelaskan Soal Polemik Formula E

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya siap menjelaskan terkait polemik penyelenggaraan Formula E. Ariza, sapaan akrabnya, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjelaskan apa yang menjadi perhatian dari sejumlah partai yang meminta interpelasi.

"Dinas dan badan terkait akan membantu memastikan apa yang masih dirasa kurang oleh teman-teman dan kami akan menjelaskan sebaik mungkin," kata Ariza di Jakarta, Minggu (22/8).

Baca juga: Pipa Pecah, 50 Ribu Pelanggan PDAM Bandung Terganggu

Ariza mengatakan untuk membahas mengenai kebijakan pemerintah, khususnya mengenai penyelenggaraan Formula E tidak harus melalui interpelasi. Ia mengatakan wadah lainnya, seperti forum bisa digelar untuk membahas lebih lanjut keputusan pemerintah tersebut.

Meski demikian, politikus Partai Gerindra itu tetap menghormati hak interpelasi yang diajukan sejumlah legislator DPRD DKI Jakarta. 

"Tapi, kami berharap kita bisa diskusikan, dialogkan. Apapun masalah di Jakarta memang menjadi tugas kewajiban kita bersama antara eksekutif dan legislatif bersama-sama mencarikan solusi terbaik," ujar Ariza.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswdsan menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 yang memerintahkan ajang Formula E sebagai kegiatan prioritas yang harus terselenggara pada 2022. Perhelatan Formula E di Jakarta semula dijadwalkan pada 6 Juni 2020 itu kemudian harus ditunda, karena pandemi Covid-19. Ajang balap mobil listrik itu ditargetkan berlangsung pada Juni 2022 bertepatan dengan ulang tahun DKI Jakarta

Setelah itu, sebanyak 13 anggota DPRD DKI Jakarta menandatangani usulan hak interpelasi terkait Formula E kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Delapan orang dari fraksi Partai Persatuan Indonesia (PSI) dan lima dari fraksi PDI Perjuangan.

Diketahui, anggota fraksi PSI yang mengusulkan interpelasi, yakni Idris Ahmad, Justin Adrian Untayana, Anthony Winza Prabowo, August Hamonangan, William Aditya Sarana, Eneng Maliyanasari, Viani Limardi, dan Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Sedangkan, legislator PDI Perjuangan DKI Jakarta ialah Ima Mahdiah, Rasyidi, Wa Ode Herlina, Ong Yenny, dan Gilbert Simanjuntak.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 2003 menjelaskan interpelasi sebagai hak (legislatif) untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak interpelasi tidak bisa dilakukan oleh satu fraksi saja, melainkan harus diikuti oleh lebih dari satu partai dan beranggotakan 15 anggota DPRD.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta untuk menyudahi perdebatan terkait interpelasi Formula E. Zita mengakui Formula E memang menuai perdebatan atau pro kontra di internal DPRD.

Politikus PAN itu menilai pada saat ini perdebatan di ruang publik mengenai interpelasi Formula E itu menjadi preseden buru di mata publik. Ia meminta perdebatan itu lebih baik dibicarakan di komisi.

"Rakyat pusing lihat dewan selisih paham terus. Formula E itu bisa dibicarakan di Komisi, semua terbuka kok. Ada apa kok harus interpelasi? Selama ini Gubernur dan jajaran sangat kooperatif, semua data terbuka tidak ada yang ditutupi," kata Zina, melalui keterangannya, Minggu (22/8).

Pihaknya mengatakan pada saat pandemi covid-19, ia meminta rekannya di DPRD DKI untuk menunjukkan empati kepada masyarakat. Ia mengatakan covid-19 telah mendatangkan sejumlah masalah, seperti nanyak tenaga kesehatan yang gugur, korban jiwa berjatuhan, ekonomi terganggu, dan adanya pemutusan hubungan kerja.

Lebih baik, kata ia, saat ini menunjukkan langkah konkret untuk membantu perekonomian dan kesehatan warga.

"Di tengah kondisi serba sulit warga butuh aksi-aksi konkrit. Yang bisa membantu ekonominya, yang bisa mengenyangkan perutnya, yang bisa menjaga kesehatannya," kata Zita. (OL-6)