Ini 3 Saran PDIP Terkait Reklamasi

PDIP sudah menyatakan dukungannya terhadap keputusan moratorium reklamasi Teluk Jakarta yang diambil oleh pemerintah. Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri mengatakan, partainya mengajukan tiga saran pada pemerintah selama masa moratorium berlangsung.

Pertama, pemerintah harus menindak tegas pihak yang melanggar regulasi. Pemerintah harus hadir agar negara tidak lagi dikalahkan oleh pihak yang berkepentingan, seperti korporasi.

"Yang melanggar aturan hukum diproses dan ditindak agar ada efek jera," kata Rokhmin dalam konferensi pers Rapat Koordinasi PDIP bidang Kemaritiman di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (24/4).

Kedua, tim gabungan yang dibentuk oleh pemerintah harus me-review analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang menjadi syarat utama. Paling penting, dalam pembahasannya perlu melibatkan berbagai pihak terutama para pakar dan nelayan.

"Dari hasil itu (koordinasi tim) harus diterima secara ikhlas, jangan ada lagi kontroversi," ujar Rokhmin.

Seandainya dari hasil koordinasi memutuskan reklamasi dilanjutkan, dampak negatif terhadap lingkungan sebisa mungkin diminimalisir. Sedangkan dampak positifnya dikembangkan demi kepentingan berbagai pihak.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu meminta agar para nelayan yang terkena dampak tidak hanya diberikan konpensasi berupa rumah rusun. Kapasitas usaha mereka pun harus ditingkatkan.

Terakhir, keuntungan dari proyek reklamasi harus dirasakan oleh nelayan. Hal itu bisa diwujudkan melalui pemberian saham kepada nelayan.

"Kalau belajar dari Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, masyarakat terdampak itu dikasih saham, sehingga kemajuan ekonomi di lahan reklamasi bisa ikut dinikmati," ungkap Rokhmin. (X-2)