Senin 10 Mei 2021, 16:58 WIB

Lemkapi Saran Setop Kasus Pidana IOI

RO/Micom | Megapolitan
Lemkapi Saran Setop Kasus Pidana IOI

Anttara
Edi Hasibuan

 

DIREKTUR Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menyoroti persoalan yang dialami ribuan kreditur produk High Promissory Notes (HYPN) milik PT IndoSterling Optima Investa (IOI). 

Edi juga menyebut jika jumlah pihak yang dirugikan sangat banyak dibandingkan yang membuat laporan maka bisa saja kasus tersebut dapat dihentikan.

"Hanya kadang-kadang polisi juga perlu diperhatikan. Mungkin saja polisi perlu perhatian sehingga kasus itu tidak dihentikan dulu," katanya di Jakarta, Senin (10/5).

Pekan lalu, perwakilan kreditur IOI telah menyambangi Mabes Polri. Kedatangan kreditur yang berusaha menemui penyidik Subdit Perindustrian dan Perdaganan (Indag) Mabes Polri yang dipimpin oleh AKBP Agung Yudha Adhi Nugraha SH itu bertujuan untuk meminta penghentian kasus pidana IOI. 

"Sebagai kreditur, kami justru akan dirugikan ketika pembayaran kepada kami macet. Kami tidak ingin nasib kami serupa nasabah kasus-kasus lain akhirnya tidak menerima hak kami,” kata salah satu kreditur IOI asal Surabaya, Viana Koeswanto. 

Viana menyampaikan aspirasinya tersebut karena pihaknya sudah menerima program restrukturisasi pembayaran produk HYPN IOI. Pembayaran yang telah dilakukan sebanyak 6 kali oleh pihak IOI tersebut sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan putusan No 174/Pdl Sus-PKPU 2020/PN Niaga Jakarta Pusat atas proses restrukturisasi produk HYPN senilai Rp 1,9 triliun. Pembayaran keenam tersebut dilakukan pada 3 Mei lalu.

Terkait komitmen yang sudah dilakukan oleh IOI, Edi menyarankan agar ada surat perjanjian antara perusahaan dan kreditur. Sehingga ketika kasus pidana tersebut tetap dilanjutkan maka bisa menjadi bukti yang meringankan ketika digelar di pengadilan. 

"Tidak atau melanjutkan suatu perkara memang wewenang penyidik," ujarnya.

Secara terpisah kuasa hukum IOI, Hardodi, menjelaskan dalam sistem hukum perdata, pihak kreditor memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian apabila debitor telah lalai melaksanakan isi perdamaian. Hal ini diatur dalam Pasal 291 Jo Pasal 170 UU No 37/2004. 

“Boleh saja menempuh jalur pidana kalau IOI dianggap telah lalai menjalankan kewajibanya sesuai putusan PKPU, tapi faktanya sejauh ini lancar-lancar saja. Bahkan sebagai itikad baik klien kami melakukan percepatan pembayaran. Perlu diketahui, saya sering ditanya sebagian besar kreditur, apakah uang kami bisa kembali kalau jalur pidana terus berjalan, saya jawab tidak ada jaminan bisa kembali,” tutur kuasa hukum dari HD Law Firm ini. (J-1) 

Baca Juga

Antara

Agar Bertahan, Pusat Perbelanjaan Perlu Paradigma Baru

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 29 Juli 2021, 23:30 WIB
Saat ini pengunjung sebenarnya sudah tidak memerlukan lagi pusat belanja karena sudah banyak alternatif tempat untuk memenuhi kebutuhan...
Ilustrasi

Polisi Bongkar Jaringan Pinjol Ilegal, 2 WNA Buron

👤Rahmatul Fajri 🕔Kamis 29 Juli 2021, 22:45 WIB
Pelaku beroperasi dengan modus menyebarkan SMS dengan menawarkan jasa peminjaman...
MI/Andri Widyanto

Tren Penurunan Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Berlanjut

👤Hilda Julaika 🕔Kamis 29 Juli 2021, 20:52 WIB
"Jumlah kasus aktif di Jakarta turun sejumlah 7.751 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 27.466 (orang yang...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Atletik Jadi Lumbung Medali

SALAH satu cabang olahraga yang akan sangat menarik untuk disaksikan di Olimpiade 2020 ialah atletik.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya