Anggota DPRD DKI Kompak Bungkam Soal Raperda Reklamasi

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta kompak bungkam terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal reklamasi pantai utara Jakarta. Kamis (7/4), DPRD DKI menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pimpinan komisi dan pimpinan DPRD.

Rapat itu berlangsung tanpa dihadiri Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD dari fraksi PKS, Triwisaksana. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufik pun menghindar ketika ditanya pewarta mengenai keputusan DPRD yang dicapai dalam rapimgab soal masa depan Raperda. "Tanya Pak Haji Lulung saja," ujarnya, Jumat (8/4).

Abraham Lunggana (Haji Lulung), Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) seteli tiga uang dengan Taifik. Ia menyatakan akan menyerahkan pengumuman hasil rapimgab pada Prasetyo yang tidak hadir karena sakit.

"Kita semua sepakat sudah menentukan tapi mohon maaf tidak bisa kami sampaikan sekarang karena biar ketua yang menyampaikan. Karena ini keputusan bersama," ujarnya. Namun, Lulung secara gamblang mengungkapkan PPP telah menolak pembahasan Raperda untuk dilanjutkan.

Sikap bungkam sama juga diperlihatkan anggota dari fraksi Partai Golkar, Ashraf Ali. Berbeda dengan PDIP dan PPP yang tegas menolak pembahasan Raperda kembali dilanjutkan, Ashraf menolak menyatakan keputusan atas nama fraksinya soal masa depan pembahasan Raperda Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZP3K) Pantura Jakarta. Ia malah minta menghubungi ketua fraksi Partai Golkar, Zainuddin atau Oding. (OL-2)