Sanusi Jadi Jembatan untuk Alirkan Suap

MUHAMMAD Sanusi diduga hanya menjadi jembatan untuk mengalirkan uang suap ke anggota DPRD DKI lainnya. Mantan politikus Gerindra tersebut menjadi pintu masuk pihak swasta untuk menyuap para wakil rakyat di Kebon Sirih

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan pihaknya mencium adanya dugaan Sanusi hanya menjadi jembatan mengalirkaan suap ke anggota DPRD DKI Jakarta lain.

"Bisa saja begitu (Sanusi free rider suap ke Anggota DPRD DKI Jakarta), sebab korupsi dengan legislasi ini sudah menjadi rahasia umum (melibatkan banyak legislator)," terang Saut, Kamis (7/4).

Ia mengatakan, sambil mendalami para tersangka, KPK juga akan mendalami dugaan anggota DPRD DKI Jakarta lain yang disebut-sebut menerima hadiah Alphard, jalan-jalan ke luar negeri dan menerima uang terkait suap Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-20135 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pasalnya suap terkait legislasi ini sudah banyak terjadi dan menjadi rahasia umum yang melibatkan banyak Anggota DPRD sehingga KPK terus dalami siapa pihak lain yang terlibat. "Sudah menjadi rahasia umum di bidang pembuatan UU/legislasi (penerima suap berjamaah)," katanya.

KPK, sambung Saut, akan turut mendalami kebenaran informasi terkait suap kesejumlah Anggota DPRD berupa mobil Alphard, tiket dan akomdasi jalan-jalan ke luar negeri dan aliran suap berupa uang. "Hal itu akan didalami penyidik," tambahnya.

Sementara itu sumber Media Indonesia, mengatakan suap berupa barang mewah dan jalan-jalan ke luar negeri untuk para Anggota DPRD DKI Jakarta memang benar adanya. Itu diberikan disela pembahasan Raperda dimulai. "Itu diberikan dari patungan 9 perusahaan pengembang,"' katanya.

Ia mengutarakan bahwa suap itu tentu untuk Anggota DPRD DKI Jakarta tetap memperjuangkan keinginan para pengembang 5% retribusi dan menolak wacara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meminta retribusi 15%.

"Tidak hanya soal persentase retribusi, ada lagi poin lain. Itu adalah tentang lokasi tempat pengelolaan sampah dan tempat pemakaman umum yang ini pun alot diperdebatkan antara Pemprov dan DPRD," ungkapnya. (OL-2)