ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jakarta saat ini belum tegas. Menurutnya, masih ada sejumlah kelonggaran aktivitas. Sementara itu, kasus harian covid-19 di Jakarta sudah tembus hingga lebih dari 3.000 kasus.
"Keputusan pemerintah pusat dan daerah di Pulau Jawa untuk memberlakukan PPKM harusnya dilakukan serius dan ketat, kegagalan penerapannya akan membuat masyarakat jadi korban," kata Gilbert di Jakarta, kemarin.
Tambahan kasus covid-19 di DKI Jakarta pada Rabu (13/1) mencapai 3.476 orang. Ini ialah angka tertinggi sejak pandemi melanda Ibu Kota. Padahal, DKI Jakarta berada dalam masa PPKM.
Gilbert meminta aktivitas masyarakat dihentikan seperti saat awal penerapan PSBB. Menurutnya, dengan menghentikan kegiatan selama dua pekan berdampak pada penekanan kasus covid-19. "Pusat pembelanjaan diawasi ketat. Semua kerumunan dibubarkan. Masyarakat yang duduk-duduk lebih dari dua orang dibubarkan," imbuhnya.
Gilbert mendorong masyarakat jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Pemprov DKI Jakarta karena kebijakan penanggulangan covid-19 yang dinilainya setengah-setengah ini.
Ia juga mengkritisi tracing (penelusuran) orang yang terpapar covid-19 masih rendah. Menurutnya, hal ini membuat testing (pengetesan) yang tinggi menjadi tidak berarti. "Gubernur selalu mengatakan tes di DKI Jakarta melebihi standar WHO. Padahal, seharusnya tracing yang penting sebagai tindak lanjut tes," katanya.
Ia menyebut kemampuan tracing covid-19 Jakarta masih di kisaran 1:3. Angka ini berdasarkan update yang diinformasikan ke publik pada Mei 2020.
Ia membandingkan keberhasilan Korea Selatan dan Taiwan mengatasi pandemi ialah karena mereka mampu menelusuri kontak kasus yang positif. Penelusuran mereka ialah 1:33.
Namun, di tengah tingginya angka penambahan kasus, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan untuk memperpanjang jam operasional pusat perbelanjaan atau mal. pada masa PPKM, pusat perbelanjaan beroperasi mulai pukul 10.00 sampai pukul 19.00 WIB. Sementara itu, selama PSBB transisi, pusat perbelanjaan beroperasi pada pukul 10.00-21.00 WIB.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (PPKUKM) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan pihaknya mempertimbangkan memperpanjang waktu operasional mal ini berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan PPKM.
Evaluasi pun dilakukan tidak hanya oleh Dinas PPKUKM, tetapi juga dilakukan bersama SKPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP DKI Jakarta, hingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Kalau memang kasusnya menurun, pengendalian kita berhasil, ya mungkin saja diperpanjang," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan pihaknya melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dengan ketat selama PPKM. Pengawasan dilakukan dengan membentuk tim di tiap wilayah kota administrasi.
Andri mengatakan pengawasan dilakukan secara ketat. Tidak hanya protokol kesehatan, seperti penyediaan hand sanitizer hingga pengecekan suhu, tapi pihaknya juga melakukan pengecekan jumlah karyawan yang bekerja. (Put/Hld/Ssr/J-1)
