Pengawasan Masyarakat Diperketat

PENGETATAN aturan terkait pengawasan protokol kesehatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat dukungan dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Kolaborasi antarinstansi itu menjadi penting mengingat angka positif covid-19 di Ibu Kota masih tinggi.

Demikian penegasan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. “Seperti biasa, kita tetap lakukan pengetatan. Regulasi terus kita
perbaiki dan sempurnakan,” katanya.

Riza juga meny e b u t penambah an rumah sakit rujukan covid-19 dilakukan karena banyak warga di daerah penyangga dirawat di Jakarta. Menurutnya, tak mungkin para pasien dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tersebut ditolak. Lagi pula, ada berbagai faktor mengapa mereka memilih dirawat di Jakarta seperti akses yang dinilai lebih mudah.

Politikus Gerindra yang karib disapa Ariza itu membeberkan pihaknya telah menambah tiga RS rujukan, yaitu RS Ukrida di Jakarta Barat, serta RS Antam Medika dan RS Harapan Jayakarta di Jakarta Timur. Secara keseluruhan rumah sakit rujukan yang ada di Jakarta menjadi 101.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia menjelaskan jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 706 sehingga jumlah kasus aktif hingga kemarin menjadi 15.376 (orang yang masih dirawat/isolasi).

Perhatian khusus

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk terus memberikan perhatian khusus pada kasus aktif covid-19 yang masih tinggi. Pengawasan aktivitas masyarakat yang kurang disiplin terhadap protokol kesehatan juga perlu dimasifkan.

“Pemprov tidak perlu lagi terlalu banyak kebijakan, banyak cakap, banyak omong, langsung saja action ke masyarakat,” kata Trubus.

Kritik juga dilontarkan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. Menurutnya, penanganan kasus korona di Jakarta tak serius. Jhonny menilai Pemprov DKI Jakarta terkesan hanya kuat dalam narasi, tetapi memiliki implementasi yang lemah.

Pihaknya meminta Gubernur Anies Baswedan fokus pada pencegahan dan bukan hanya pengobatan. Hal itu lantaran rumah sakit khusus covid-19 sudah penuh. “Lemah implementasinya selama ini,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem Nova H Paloh mengatakan banyak warga yang mengeluhkan penanganan covid-19 di Jakarta, terutama terkait sulitnya mendapatkan perawatan di RS.

Mereka sudah berupaya keras mencari RS di wilayah Jakarta, tetapi hasilnya nihil. “Kalau ada ledakan besar sekali, bagaimana persiapannya? Harus sudah disiapkan wismawisma
milik DKI Jakarta. Karena kita harus memutus mata rantai penyebarannya,” tandasnya. (Hld/Put/Medcom/J-2)