Masalah Tata Ruang dan Sanitasi Jadi Tantangan DKI Jakarta

PBB telah menetapkan setiap 19 November diperingati sebagai World Toilet Day yang bertujuan menginspirasi usaha untuk mengatasi krisis sanitasi global.

Tahun ini, World Toilet Day yang mengambil tema Sustainable Sanitation and Climate Change mendorong masyarakat memiliki sanitasi yang memadai dan dapat mengatasi bencana alam akibat perubahan iklim yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Kepala Pusat Penelitian LIPI Herry Yogaswara menjelaskan Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan serta barometer utama kemajuan ekonomi dan peradaban Indonesia masih memiliki masalah kependudukan terkait sanitasi, khususnya pengelolaan limbah cair.

Baca juga: Atasi Banjir Dengan Drainase Vertikal

“Jumlah penduduk yang telah dilayani melalui sistem perpipaan dan cakupan wilayah masih sangat rendah, meski angka akses terhadap pengelolaan air limbah sangat tinggi. Hal ini menjadi tantangan berikutnya yang dihadapi DKI Jakarta,” ungkapnya dalam siaran pers, Kamis (19/11).

Herry mengatakan keterlibatan LIPI selama ini dalam pengelolaan limbah cair didominasi oleh pengembangan teknologi pada konteks manajemen limbah cair berada di bagian paling hilir.

Salah satu yang dikembangkan adalah teknologi toilet pengompos dan pengolahan limbah cair tahu secara anaerobik dengan teknik multitahap.

“Oleh karena itu, selain penelitian dan pengembangan teknologi hilir, studi tentang problem sosial kemasyarakatan dan manajemen kelembagan pada bagian hulu, terutama konteks penataan ruang juga menjadi perhatian LIPI saat ini,” tegasnya.

“Strateginya, kita akan mempercepat perluasan keterlibatan dan kontribusi LIPI pada konteks pengelolaan kelembagaan dan aspek sosial kemasyarakatan,” terang Herry.

Kegiatan ini untuk menunjukkan kontribusi LIPI dalam pengarusutamaan dan penyebarluasan isu-isu dasar dalam pengelolaan limbah cair rumah tangga. Tujuan tersebut akan dicapai melalui penggambaran kondisi atau capaian utama pembangunan sistem sanitasi, hambatan kelembagaan hingga tantangan pada pelaksanaan pembangunan sanitasi.

Senada dengan Herry, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Rusli Cahyadi mengatakan pelaksanaan program sanitasi masyarakat di Indonesia harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial (social justice). Penetapan sasaran program sanitasi masyarakat di Indonesia mencerminkan pengaplikasian prinsip pembangunan berbasis kebutuhan.

“Masyarakat yang berpenghasilan rendah, tinggal di permukiman padat penduduk serta kondisi lingkungan yang rawan sanitasi dianggap memiliki kebutuhan (need) yang lebih tinggi. Oleh karenanya hal tersebut  perlu menjadi prioritas dalam pembangunan Sarana Sanitasi berbasis Komunitas (Sanimas),” kata Rusli.

Namun, dia mempersoalkan banyaknya kelurahan di DKI Jakarta yang memenuhi kriteria, ternyata masih ada kesulitan untuk menemukan kelompok masyarakat yang mau terlibat dalam program Sanimas.

Kebutuhan masyarakat akan sanitasi yang lebih baik dalam bentuk instalasi pengolahan air limbah komunal dibangun berdasarkan; data karakteristik individual atau rumah tangga, bukan komunitas; kebutuhan yang dicerminkan oleh kelompok spesifik dalam masyarakat yang dijadikan sebagai cerminan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan; penggunaan batasan spasial administratif sebagai dasar bagi kebutuhan masyarakat (social Need).

“Untuk mengakselerasi pengelolaan limbah cair yang baik, upaya Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah mengembangkan sistem off-site setempat sebagai pelengkap (complementary) terhadap sistem off-site terpusat yang bersifat jangka menengah dan Panjang," terangnya.

Sebagai strategi jangka pendek sistem off-site setempat dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan community-led total sanitation (CLTS) atau yang lebih dikenal dengan Sanimas. Pendekatan ini mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan hingga pemeliharaan sistem sanitasi komunal berbasis kelompok. (OL-1)