DKI Adakan Rapat Bahas Izin Reuni PA 212, Apa Hasilnya?

PEMPROV DKI Jakarta mengadakan rapat guna membahas pengajuan izin yang diajukan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk mengadakan reuni di Monumen Nasional (Monas) bulan depan.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri membenarkan hal tersebut. Rapat dilakukan pada 11 November lalu.

Baca juga: Soal Rizieq, NasDem: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab

"Iya, memang kita adakan rapat. Ya tapi rapat biasa saja," kata Taufan saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (17/11).

Taufan menyebutkan rapat itu dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) terdiri dari perwakilan Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Satpol PP, Dinas Kesehatan, hingga tokoh-tokoh agama.

"Cuma meminta pendapat saja. Bukan berarti bakal dibolehkan reuni itu. Ya tiap ada pengajuan pasti kita bahaslah," terangnya.

Taufan menyebutkan hasil rapat menyepakati bahwa saat ini status Jakarta masih dalam kondisi pandemi sehingga acara-acara uang yang berpotensi menimbulkan kerumunan masih dilarang.

"Kita acuannya ke Pergub 101 tahun 2020 saja. Di situ kan jelas kerumunan tidak boleh," ungkapnya.

Pihaknya pun menyerahkan hasil rapat tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Keputusannya semua ada di pimpinan," tandasnya.

Sebelumnya, PA 212 sudah mengajukan izin agar bisa mengadakan reuni di Monas. PA 212 awalnya muncul dari gerakan aksi demonstrasi yang diprakrasai oleh tokoh Front Pembela Islam Rizieq Shihab yang berlangsung pada 2 Desember 2016.

Aksi ini dilangsungkan untuk menyampaikan aspirasi atas kasus penistaan agama yang menimpa Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, kegiatan itu menjadi kegiatan tahunan yang kemudian rutin dilakukan di Monas setiap tahun. Setiap tahun, agenda PA 212 adalah beribadah shalat dan berzikir bersama sekaligus membahas persoalan-persoalan terkini. (OL-6)