Pemprov DKI Ajukan Dana Covid-19 Rp5 T

UNTUK menanggulangi pandemi covid-19 selama 2021, Pemprov DKI mengajukan anggaran melalui alokasi belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp5 triliun. Anggaran jumbo tersebut telah dimasukkan ke Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2021.

Hal tersebut diungkapkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Mujiyono kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

"Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan dana BTT yang dialokasikan tahun ini sebesar Rp5,2 triliun. Dalam KUAPPAS, Pemprov DKI mengajukan dana BTT sebesar Rp5,00 triliun dengan catatan ini dana dipakai untuk satu tahun penuh atau 12 bulan. Beda dengan tahun ini Rp5,2 triliun, kan, tidak 12 bulan, tetapi baru digunakan sejak April sampai Desember atau hanya sembilan bulan," kata Mujiyono.

Menurut Mujiyono, kelemahan dana penanggulangan covid-19 yang masih dialokasikan pada pos BTT ialah tidak dapat diawasi secara langsung oleh DPRD DKI karena pemerintah pusat memandatkan BTT hanya dibahas tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), yakni gubernur, wakil gubernur, sekda, dan jajaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Kendati demikian, Mujiyono mengatakan pihaknya pun tidak bisa menolak alokasi dana cukup besar di pos BTT untuk penanggulangan covid-19 karena diperbolehkan undang-undang.

Hanya, dia menegaskan, apabila nanti BTT ini disetujui, Pemprov DKI harus memastikan anggaran tersebut cukup untuk penanggulangan covid-19 selama 12 bulan. Dia meminta agar tidak ada lagi refocusing di pertengahan tahun karena akan mengganggu kinerja pembangunan.

"Catatan saya sebagai anggota Banggar adalah harus dipastikan Rp5 triliun ini cukup untuk 12 bulan. Jangan sampai nanti di pertengahan tahun atau mepet pada akhir tahun ada refocusing lagi. Karena Pemprov DKI kan sudah belajar, kebutuhan untuk satu tahun ke depan apa saja sudah tahu," ujar Mujiyono.

Sebelumnya, pada tahun ini Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp5,2 triliun dalam pos BTT untuk penanggulangan covid-19. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan sumber daya kesehatan, termasuk rekrutmen tenaga medis, peningkatan alat medis, pembangunan laboratorium, dan pemulihan ekonomi melalui bantuan sosial (bansos).

Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz berharap, perlunya terus didorong perbaikan komunikasi antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat penanganan covid-19 di lapangan. "Prioritas alokasi dana ialah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga." (Put/Ant/X-3)