Tes Usap di DKI Paling Tinggi se-Indonesia

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan tes usap (swab test) dan menjangkau lebih banyak orang. Sebab itu, tidak benar jika DKI disebut sengaja menurunkan jumlah tes usap untuk memberikan sinyal bahwa kasus covid-19 di Jakarta mengalami kelandaian.

“Pertama, angka memang menurun terus. Kalau tes, sejauh yang saya tahu terus dilakukan peningkatan. Jadi, tidak menurun. Memang kami berencana untuk sampai 9 ribu spesimen, sampai 10 ribu spesimen. Ini belum sampai. Tapi angka kami terus meningkat sejak 5 ribu spesimen, 6 ribu spesimen, 7 ribu spesimen, 8 ribu spesimen. Jadi, rata-rata seperti itu sudah lebih baik, ya,” kata Wakil Gubernur DKI  Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, kemarin.

Ia membantah tudingan DKI sengaja menurunkan pelaksanaan tes usap. Menurutnya, angka tes usap di Jakarta, lanjutnya, sudah empat sampai lima kali lipat dari angka yang distandarkan WHO.

“Selain itu, jumlah tes kita 45% berkontribusi pada nasional,” tambah Riza.

Dengan jumlah tes tersebut, menurutnya, angka tes usap di DKI menjadi paling tinggi se-Indonesia. Penanggulangan covid-19 di Jakarta juga masih ditambah dengan berbagai upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

“Ini akan terus kami upayakan, jumlah lab juga kami tambah. Sudah 58 lab yang ada di Jakarta kapasitasnya bahkan sudah 16.711 sampel per hari yang bisa. Jadi, mudah-mudahan dengan berbagai upaya ada peningkatan ruang ICU, tempat tidur, RS rujukan juga tambah, lab, nakes, berbagai fasilitas, termasuk obat-obatan, masker, APD, vitamin, terus kita tingkatkan,” tutur Ariza, sapaan akrab Riza.

Dari pantauan Media Indonesia di situs corona.jakarta. go.id, dalam periode 30 Oktober sampai 5 Oktober terdapat 69.469 spesimen yang dites atau rata-rata 9.924 spesimen per hari diperiksa.

Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan jumlah spesimen yang diperiksa pada periode 23-29 Oktober, ada 75.402 spesimen swab yang diperiksa atau rata-rata 10.771 spesimen per hari.

Diawasi ketat

Terkait dengan pemberian izin penyelenggaraan resepsi pernikahan, Ariza mengatakan, pihaknya akan mengawasi secara ketat. Pada masa perpanjangan PSBB transisi jilid 2 yang berlangsung 9-22 November, Pemprov DKI telah mengizinkan resepsi pernikahan diselenggarakan.

“Para penyelenggara pernikah an, termasuk pengelola gedung wajib menandatangani pakta integritas pencegahan penyebaran covid-19, di antaranya membatasi jumlah kapasitas partisipan hanya 25% dari total kapasitas gedung,” ujarnya.

Pengawasan juga diminta dilakukan pihak eksternal, yakni dari masyarakat langsung serta petugas-petugas yang hadir mengawasi penyelenggaraan resepsi pernikahan. Tak hanya itu, sesama pengusaha penyelenggara pernikahan juga diminta saling mengawasi dan mengingatkan agar penyebaran covid-19 bisa dicegah.

Selain resepsi di gedung pertemuan, Pemprov DKI Jakarta juga memperbolehkan resepsi pernikahan di permukiman warga, tetapi dengan syarat harus mendapat persetujuan dari Pemprov DKI. (X-7)