SKPD Wajib Antisipasi Penyebaran Korona

SELURUH satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait penanggulangan covid-19 diingatkan untuk responsif dan memikirkan pelbagai langkah antisipatif.

Demikian penegasan Gubernur Anies Baswedan saat memimpin rapat evaluasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Gedung Balai Kota, Jakarta, kemarin.

Rapat yang berlangsung secara virtual itu diikuti jajaran pemerintah kota administrasi dan kabupaten se-DKI Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Anies menyampaikan penyebaran covid-19 harus benar-benar diantisipasi agar tidak terjadi kembali penyebaran yang sangat banyak, seperti September lalu.

“Jangan sampai kita menutup Jakarta. Negara lain sudah ditutup, tapi kita tidak mau,” kata Anies.

Pada September lalu terjadi kenaikan kasus baru covid-19 yang cukup signifikan. Kenaikan kasus diawali saat munculnya klaster libur panjang di bulan sebelumnya. Alhasil, kasus baru melonjak di awal September, dengan jumlah kasus mencapai rekor tertinggi, yakni 1.959 kasus.

Menurut Anies, penyebaran itu harus diantisipasi agar tidak ada lagi kebijakan PSBB yang sampai mengharuskan Jakarta menutup diri dari warga luar. Seperti saat Jakarta membatasi keluar-masuk warga pada PSBB jilid 1 yang berlangsung sejak 9 April-5 Juni.

Pembatasan yang berlaku sejak 15 Mei-14 Juli lalu itu mengharuskan warga yang meninggalkan atau hendak masuk ke Jakarta memiliki izin khusus berupa surat izin keluar masuk (SIKM) yang di ajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Selain itu, hanya warga yang bekerja di 11 sektor esensial serta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, kepolisian, dan TNI yang memiliki surat tugas yang boleh melakukan perjalanan keluar masuk Jakarta.

Anies menegaskan pihaknya serta jajaran SKPD terkait penanggulangan covid-19 harus memikirkan langkah-langkah antisipasi jika lonjakan kasus, khususnya pascalibur panjang, terjadi di Ibu Kota. (Put/J-2)