WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Kamis (22/10) malam menghadiri undangan simulasi penyelenggaraan resepsi pernikahan yang digelar Asosiasi Gedung Pertemuan dan Resepsi Pernikahan Indonesia (Asgeprindo).
Ariza, panggilan akrab Wagub DKI, menilai protokol covid-19 yang dilakukan sudah cukup baik. Tidak hanya itu, pengelola sedapat mungkin telah mengatur arus keluar masuk tamu dan alur orang yang berada di dalam gedung.
“Kami saksikan prosesnya sangat baik. Dari depan ada QR code dan cek suhu berjalan semuanya. Traffic flow-nya juga dibikin dan makan diatur. Kami optimistis, dengan prosesi seperti ini, itu akan memastikan protokol kesehatan terjaga dengan baik,”
kata Ariza.
Setelah melihat hal itu, Ariza menyebut sektor resepsi pernikahan bisa dipertimbangkan untuk buka kembali di masa PSBB transisi. Sudah tujuh bulan sejak pandemi covid-19 mewabah pada Maret lalu, sektor itu berhenti untuk mencegah penularan dari kerumunan. Praktisnya, banyak karyawan dan sektor lainnya yang terdampak seperti sektor penyelenggara jasa katering, dekorasi, dan busana.
Menurutnya, pertimbangan untuk membuka kembali sektor resepsi pernikahan akan didasari keputusan bersama Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi DKI serta pusat.
Namun, Wagub mengingatkan, setiap pengelola resepsi harus betul-betul menjalankan protokol kesehatan. Pihaknya menyiapkan sanksi tegas bagi penyelenggara yang tidak disiplin.
“Sanksi nanti diatur pergubnya. Ada sanksi progresif Pergub 79/2020. Lalu Senin, 19 Oktober, DPRD DKI sudah mengesahkan perda covid. Perda itu menjadi landasan yang baik dan kuat untuk memayungi semuanya,” jelasnya.
Untuk memastikan penyelenggaraan resepsi pernikahan berjalan disiplin, Ariza menyebut akan ada petugas Satpol PP dan jajaran aparat di kelurahan yang akan mengawasi.
“Kita ada banyak aparat Satpol PP dan dibantu TNI dan Polri untuk mengawasi,” tegasnya.
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai langkah pembukaan resep si pernikahan dinilai baik karena akan menghidupkan roda perekonomian. Namun, itu mesti disertai catatan bahwa dampaknya terhadap ekonomi dan kesehatan harus
terus dievaluasi.
Hal lainnya yang harus ditekankan ialah kepatuhan para pengusaha di bidang resepsi pernikahan. Mereka harus secara mandiri patuh dalam menerapkan protokol tanpa harus diawasi. Itu disebabkan pengawasan dari pemerintah terbatas. (Put/Hld/J-1)
