Rp7 Miliar untuk Sumur Resapan

DINAS Sumber Daya Air DKI menganggarkan dana sebesar Rp7 miliar untuk pembangunan sumur resapan. Program sumur resapan ialah salah satu program pengendalian banjir yang dilakukan Pemprov DKI, di samping pengerukan waduk, saluran, dan sungai, serta pembangunan tanggul laut dan normalisasi sungai-sungai untuk pengendalian banjir.

Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi di Jakarta, kemarin, mengatakan untuk mempercepat pembangunan sumur resapan, pihaknya menggunakan metode e-procurement dengan e-catalogue. Namun, ia mengakui saat ini pembangunan sumur resapan cukup sulit dilakukan karena waktu yang tersisa tinggal dua bulan.

Di sisi lain, pembangunan sumur resapan di akhir-akhir masa tahun anggaran 2020 ini rencananya akan dikaji ulang lokasi-lokasinya di APBD Perubahan 2020. Hal itu disebabkan ada beberapa lokasi yang tidak layak untuk dibangun sumur resapan dan akan digantikan dengan lokasi yang lain. Dari segi anggaran, Dudi mengatakan tidak ada rencana penambahan atau pengurangan anggaran sumur resapan di APBD perubahan.

Dudi mengakui program pengendalian banjir tahun ini sedikit terhambat karena adanya realokasi anggaran yang mengharuskan anggaran infrastruktur dialihkan ke penanggulangan covid-19, pemberian bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi.

Sementara itu, hingga kemarin sore, Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI sudah mengangkut 511 meter kubik sampah yang menumpuk di tiga pintu air di Ibu Kota.

Kepala Dinas LH DKI Jakarta Andono Warih mengatakan sampah itu menyangkut di pintu air setelah Jakarta diguyur hujan deras pada
Minggu (4/10).

Hingga kemarin sore, Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (PDIK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat masih
ada 22 RT di Jaksel dan Jakbar yang terendam banjir.

Sebelumnya, Kepala PDIK BPBD DKI Mohammad Insyaf mengatakan dampak hujan yang mengguyur Jakarta pada Minggu (4/10) telah membuat sedikitnya 154 warga mengungsi, juga 92 RT dan 6 ruas jalan tergenang.

Namun, Dudi Gardesi mengungkapkan banjir di wilayah itu bisa dikendalikan dengan penyelesaian Waduk Brigif. Waduk yang terletak di Kecamatan Jagakarsa itu saat ini proses pembebasan lahannya baru mencapai 60%.

“Sebenarnya untuk pengendalian banjir di wilayah selatan yang dialiri oleh Kali Krukut bisa dikendalikan dengan Waduk Brigif. Jadi kita tahan dulu airnya di sana sebelum dialirkan ke hilir dengan mekanisme pintu air. Namun, waduk itu belum bisa berfungsi karena pembebasan lahannya belum selesai,” kata Dudi.

Sementara itu, banjir juga melanda Kota Depok. Sedikitnya ada tujuh perumahan terendam banjir setinggi 70 cm. (Put/Dmr/KG/J-1)