Pemprov DKI Kembalikan Kawasan Khusus Pesepeda

PEMERINTAH Provinsi DKI kewalahan mengantisipasi membeludaknya para pesepeda di kawasan Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin pada akhir pekan.

Para pesepeda datang dari penjuru kota, tidak terkecuali dari daerah tetangga.

Setelah dua pekan ditiadakan, Pemprov DKI pun menyerah dan kembali menggelar kawasan khusus pesepeda (KKP) mulai hari ini. Namun,
ada yang berbeda pada KKP hari ini. Jumlah lokasinya telah dikurangi, dari semula 32 titik menjadi 10 titik saja.

“KKP diadakan kembali Minggu, 30 Agustus 2020, pada 10 kawasan khusus pesepeda (KKP) yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikofirmasi, kemarin.

Namun, Syafrin mengingatkan bahwa protokol kesehatan harus tetap dijaga. “Diimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan menaati peraturan dan ketentuan dalam beraktivitas di kawasan khusus pesepeda,” ujar Syafrin.

Lokasi KKP di antaranya Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Benyamin Sueb, Jalan Danau Sunter Selatan, Jalan Raya Raden Intan, Jalan KBT Sisi Utara, dan Jalan Layang Nontol Antasari.

Kepadatan tetap terjadi meski Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah menyediakan dua lajur paling kiri di sisi timur ataupun barat jalan tersebut bagi para pesepeda.

Padahal, Pemprov DKI sudah meniadakan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di kawasan tersebut. “Iya, itu lokasi favorit. Ya, sebetulnyakan sepedaan bisa di mana saja. Esensinya bisa di mana saja,” ungkap Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Waspadai penularan

Irwandi mengatakan pihaknya sudah menyosialisasikan agar masyarakat yang memiliki minat bersepeda untuk menggunakan kawasan lain. Itu karena kawasan yang terlalu padat dikhawatirkan menjadikan risiko penularan covid-19 tinggi karena protokol kesehatan yang dijalankan tidak ideal.

Sementara itu, ia mengaku tidak bisa menuntut penutupan kawasan itu dari para pesepeda. Ia menyerahkan seluruh kebijakan itu kepada pimpinan Ibu Kota.

“Karena itu ranahnya provinsi, kita pemkot enggak bisa minta itu. Terserah mau terus dibuka atau tidak jalur, tapi sekali lagi kenyataannya seperti itu. Kita dari pemerintah kan sebisa mungkin mencegah,” terangnya.

Penjagaan tentu akan dilakukan secara ketat, baik oleh para petugas Dinas Perhubung an maupun Satpol PP untuk memastikan kawasan itu aman bagi para pesepeda dan berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. (Put/I-1)