Pemberlakuan kebijakan rem darurat atau emergency break di Jakarta dianggap belum tepat diterapkan saat ini. Angka kasus covid-19 di Ibu Kota masih tinggi. Kemarin (16/8) ada penambahan 518 kasus dengan total kasus positif covid-19 mencapai 29.554.
"Menurut saya, untuk saat ini belum pas diterapkan rem darurat. DKI masih bisa optimalkan tes lacak isolasi yang disinergikan dengan semua daerah penyangga Ibu Kota," ungkap Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman, Jakarta, Senin (17/8).
Ia berbendapat kebijakan rem darurat akan diperlukan saat adanya puncak atau menjelang puncak covid-19 yang diperkirakan terjadi diakhir September atau awal Oktober.
Baca juga: Covid-19 Tinggi, Wagub : Ada Cara Cepat Putus Rantai Penularan
Pemprov DKI Jakarta diminta terus memperbanyak testing covid-19. Pandemi ini, sebutnya, masih belum bisa diprediksi akan berakhir kapan.
"Perang lawan covid-19 ini masih lama, sehingga kita perlu memilih strategi yang tepat, efisien, dan efektif," pungkas Dicky.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menuturkan ada beberapa indikatornya untuk menentukan kapan kebijakan rem darurat atau emergency break diberlakukan. Satu di antaranya ialah angka positivity rate atau rasio kasus positif covid-19. Di DKI angka positivity rate 8,9%.
"Ya kan banyak indikatornya. Tadi kan Pak Gubernur (Anies) menyampaikan kalau angka positivity rate dib awah 5% baik, di atas 5% mengkhawatirkan, di atas 10% tidak baik. Rt di DKI masih 1,09. Kalau kalau angkanya jelek sekali kita memberlakukan emergency break," tukas Riza di Balai Kota Jakarta. (OL-14)
