Rabu 01 Juli 2020, 10:35 WIB

Kebijakan Plastik Berbayar Gagal Atasi Masalah

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Kebijakan Plastik Berbayar Gagal Atasi Masalah

Antara/Akbar Nugroho Gumay
Pembeli membawa tas belanjaan saat berbelanja di Pasar Tebet Barat, Jakarta

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai hari ini memberlakukan pelarangan penggunaan kantung belanja berbahan plastik yang diatur melalui Peraturan Gubernur No. 142 tahun 2020.

Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi timbunan sampah plastik yang mencapai 13 juta ton per tahun di TPST Bantargebang.

Sebelumnya, Indonesia juga pernah mengeluarkan kebijakan plastik belanja berbayar. Namun, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan kebijakan ini tidak efektif untuk mengurangi sampah dari sumbernya karena masih banyak orang yang mau membayar plastik belanja.

"Jika sekali pakai tentu tidak memenuhi prinsip guna ulang (reusable) yang dirancang untuk dapat digunakan berulang kali, sehingga tidak menjawab tujuan dari kebijakan ini, yaitu pengurangan sampah di sumber," kata Andono, Selasa (30/6).

Di TPST Bantar Gebang, sampah bekas kresek menyumbang jumlah yang signifikan. Saat ini, sampah di TPST Bantargebang sudah mencapai 39 juta ton. Sebanyak 34% dari angka tersebut atau 13 juta ton adalah plastik dan kebanyakan kantong kresek.

Hal ini disebabkan jenis kantong kresek tidak laku dikumpulkan oleh pemulung untuk didaur ulang oleh industri daur ulang. Padahal bila tidak didaur ulang, maka plastik hanya akan menjadi sampah yang membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terdekomposisi secara alamiah.

Sampah plastik sudah menjadi masalah global. Tahun 2015, Jambeck Research Group merilis laporan penelitian 'Plastic waste inputs from land into the ocean' yang dilakukan pada 192 negara. Dalam laporan tersebut memuat peringkat 192 negara berdasarkan perkiraan sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik di tahun 2010. Indonesia turut menyumbang sampah plastik di laut sebesar 1,3 juta ton per tahun, berada di peringkat kedua setelah Tiongkok sebesar 3,5 juta ton per tahun.

Baca juga: Belanja Tanpa Kantung Plastik Mulai Berlaku Hari Ini

"Kita memerlukan kebijakan untuk menangani masalah ini. Secara bertahap kita mulai dari pembatasan kantong plastik sekali pakai atau kresek. Jenis ini banyak substitusinya, sehingga kami meyakini tidak akan merepotkan masyarakat," jelasnya.

Ia pun meyakini kebijakan ini akan efektif untuk mengurangi timbunan sampah plastik.

"Kita memerlukan kebijakan untuk menangani masalah sampah plastik ini. Menginggat pengelolaan sampah plastik sudah menjadi masalah global, tidak saja masalah lokal Indonesia," tukasnya.

Tahap awal, lanjut Andono, dimulai dari pembatasan kantong plastik sekali pakai atau kresek. Jenis ini banyak substitusinya, sehingga diyakini tidak merepotkan masyarakat.

"Harapannya kesadaran masyarakat untuk bijak menggunakan plastik bisa terbangun dari disiplin membawa Kantong Belanja ramah Lingkungan ketika berbelanja," tegas Andono. (OL-14)

Baca Juga

Antara

243 Kasus Omikron Transmisi Lokal Terdeteksi di DKI

👤Ant 🕔Senin 17 Januari 2022, 23:27 WIB
"Total kasus omikron di DKI ada 825, terpapar dari luar negeri 582, yang transmisi lokal atau nonpelaku perjalanan luar negeri 243...
MI/Rahmatul Fajri

Polisi Terbitkan SP3 Kasus Mafia Tanah Tukang AC

👤Rahmatul Fajri 🕔Senin 17 Januari 2022, 20:32 WIB
POLRES Metro Jakarta Barat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus mafia tanah dengan korban tukang AC, Ng Je...
Medcom

Penetapan Raperda Tangsel 2022 Jangan Tabrak Regulasi

👤Syarief Oebaidillah 🕔Senin 17 Januari 2022, 20:22 WIB
DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, telah memasukan 24 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke Program Pembentukan Perda...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya