Rabu 29 April 2015, 00:00 WIB

Tidak Memilah, Terancam Didenda

Tidak Memilah, Terancam Didenda

Dok. MI

 
SEKITAR 20% warga Kota Depok, Jawa Barat, saat ini telah memilah sampah berdasarkan jenisnya dalam upaya mengelola sampah lebih baik. Hal tersebut mulai dilakukan sejak berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan pada 1 Januari lalu.

Dengan pemberlakuan perda tersebut, setiap rumah tangga dibebaskan dari retribusi sampah, sedangkan kategori komersial tetap dikenai. Pembebasan retribusi itu dimaksudkan untuk mendorong RT dan RW membentuk pengurus pengelolaan sampah. Biaya operasionalnya dapat menggunakan iuran yang biasanya disetorkan ke Dinas Kebersihan sebagai retribusi.

Konsekuensi dari kebijakan itu warga yang tidak memilah sampah akan didenda tiga kali lipat iuran yang biasa mereka bayar ke pengurus RT. Bersamaan dengan penghapusan retribusi itulah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai melaksanakan program 3R+P atau reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang) dan partisipasi (pelibatan masyarakat).

Kepala Bidang Kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok Kusumo mengatakan sebagian besar warga yang telah memilah sampah tinggal di Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, dan di sejumlah kompleks perumahan. "Tujuan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (sampah) ialah volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) berkurang. Tujuan lainnya mencegah pencemaran lingkungan dan menghindari konflik dengan masyarakat sekitar TPA," ujar Kusumo, beberapa waktu lalu.

Namun, sejak perda penghapusan retribusi sampah dan penerapan pola 3R+P diberlakukan pada awal tahun, ujarnya, belum ada warga yang terkena sanksi akibat tidak memilah sampah. Meski demikian, ia menyatakan sanksi tersebut akan benar-benar diterapkan sehingga tercipta masyarakat yang teratur, tertib, dan berbudaya displin.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok Oka Barmara Soebada Rahman mengungkapkan retribusi sampah yang masih diperoleh pemkot dari sektor komersial akan diperketat. Pengusaha wajib membayar retribusi sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan, dan bukan lagi iuran per bulan. (KG/J-2)

Baca Juga

Antara/Aditya Pradana Putra

6 Stasiun  KRL ini akan Selenggaran Tes Antigen Acak pada Penumpang

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 19 Juni 2021, 20:30 WIB
Tes antigen acak ini dilakukan sebelum pengguna bertransaksi untuk membeli tiket ataupun tap masuk di gate elektronik...
Dok.Apical Group

Peduli Kesehatan Masyarakat, Apical Bagikan Sembako

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 19 Juni 2021, 19:20 WIB
Sebagai upaya mendukung kesehatan masyarakat di sekitar pabrik operasinya, mereka membagikan sembako bagi masyarakat di sekitar lingkungan...
Antara/M. Risyal Hidayat

Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Kembali Catatkan rekor, Tambah 4.895 Kasus

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 19 Juni 2021, 19:02 WIB
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 16.797 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 4.895 positif dan 11.902...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pungli Tetap Marak Pak Satgas!

Pungli di berbagai layanan publik terus menjadi masalah yang dialami masyarakat, bahkan di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya