GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak bisa memastikan jumlah detail anggaran penggusuran Kalijodo. Dia hanya bilang penertiban tersebut berasal dari pos anggaran banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ahok, sapaan Basuki menjelaskan setiap SKPD banyak mengerahkan alat berat ketimbang dana. Beberapa di antaranya SKPD yang turut dalam penertiban kemarin adalah Dinas PU Tata Air dan Dinas PU Bina Marga.
"Saya enggak tahu (anggarannya). Cuma masing masing sudah ada pakai alat berat sendiri dan punya truk sendiri," kata Ahok di Gedung Pemprov DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (1/3).
Selain alat berat, pengeluaran dari penertiban Kalijodo tersebut adalah biaya konsumsi aparat keamanan yang berjumlah sekitar 5 ribu orang. Mereka mendapatkan uang makan sekitar Rp38 ribu perhari.
"Masing masing ada kepolisian Rp250ribu perhari dan Rp38ribu uang makan selebihnya kita sendiri," terang Ahok.
Diketahui rencana penertiban lokalisasi Kalijodo tidak masuk dalam APBD DKI 2016. Bahkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga tak menggunakan dana APBD melainkan dana pengembang dan dana penaikan Koefisien Luas Bangunan (KLB) pihak swasta. (OL-1)
