Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Fraksi Partai Solidaritas Indoneisa (PSI) Justrin Adrian meragukan bahwa Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) tahap 3 akan menjadi yang terakhir.
Pasalnya, justru di awal PSBB tahap 3 yakni sejak 22 Mei hingga nanti 4 Juni, wajah Jakarta akan diramaikan dengan masyarakat yang keluar untuk berbelanja memenuhi kebutuhan hari raya.
Pasar-pasar tradisional saat ini kian ramai. Pasar tekstil Tanah Abang yang semula sepi karena mematuhi aturan PSBB justru ramai-ramai didatangi warga.
Baca juga: Lurah Kebon Melati Akui Warga tidak Patuhi PSBB
Tidak ada ketegasan khusus yang diperlihatkan oleh petugas maupun aparat. Pedagang dan pembeli sama-sama memadati kawasan tersebut.
"Saya sih meragukan ya kalau ini akan menjadi yang terakhir. Karena masyarakat ini sudah terlanjur abai dengan aturan-aturan," kata Justin kepada Media Indonesia, Kamis (21/5).
Justin justru melihat ada pemakluman dan pembiaran dari Pemprov DKI sehingga pasar-pasar yang bukan menjual kebutuhan pangan masih terus beroperasi seperti pasar-pasar malam.
Baca juga: Larangan Mudik, Faktanya 306 ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Jikapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin PSBB ini menjadi yang terakhir, ia menyarankan harus ada ketegasan dari Anies sebagai pemimpin untuk mengarahkan pada jajaran Satpol PP maupun Dinas Perhubungan untuk tegas dalam penindakan dan tidak pandang bulu terhadap para pelanggar PSBB.
Anies diminta tidak lagi memikirkan elektabilitasnya yang akan menurun apabila berbuat tegas kepada masyarakat.
"Karena ini taruhannya kan nyawa ya. Kalau banyak masyarakat tertular, taruhannya nyawa. Ini saatnya menunjukkan bahwa gubernur juga bisa berbuat tegas. Ya mungkin akan 'ramai' kalau dia tegas, banyak yang protes. Tapi itu kembali lagi kepada dia apakah mau terus seperti ini atau membuat catatan sejarah untuk berani tegas kepada masyarakat," tandasnya.
Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Klaim sudah tidak Ada Penumpukan
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari 22 Mei hingga 4 Juni mendatang.
Ia pun optimistis, jika warga disipilin, PSBB tahap 3 ini akan menjadi yang terakhir.
"Insha Allah kalau dalam dua pekan ini kita pantau angka ini bisa di bawah 1, maka ini akan jadi yang terakhir," ungkap Anies.
Selama masa PSBB tahap 3 ini, masyarakat pun diminta semakin disipilin. Masyarakat diminta tidak keluar rumah tanpa urusan yang penting, tidak berkumpul dan berkurumun, gunakan masker dan segera memelihara hidup bersih.
"Kita pantau dalam dua pekan ini, apakah kurvanya akan datar, naik atau menurun," tegasnya.
Perlu kerja dan keseriusan bersama-sama untuk membuat hal itu terwujud. Menurutnya semua pihak harus serius dan disiplin dalam menjalankan PSBB tahap 3. (A-2)
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.
Lalu lintas dari Dukuh Atas (barat) yang akan menuju Proklamasi (timur) hanya dapat menggunakan Jalan Tambak sisi selatan melalui underpass.
Kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, seperti transportasi publik, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Kepala Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Murni Luciana Naibaho mengungkapkan, ratusan tokoh masyarakat dari tiga kelurahan yang dikukuhkan sebagai agen perubahan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved