Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta melakukan penambahan jumlah personel untuk mengawasi lokasi-lokasi pengawasan jalur yang biasa digunakan warga untuk mudik.
Dishub DKI Jakarta akan memperbantukan personelnya untuk mengawasi jalur mudik bersama Satpol PP, TNI, serta Polda Metro Jaya untuk mengimplementasikan larangan mudik dari pemerintah pusat.
"Kita sudah koordinasi untuk tambah personel di lokasi-lokasi yang diawasi. Tapi garda terdepannya adalah Polda Metro Jaya dan Kakorlantas," ungkap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi, Kamis (23/4).
Baca juga: Ada Larangan Mudik, KAI Hanya Operasikan KA Angkutan Barang
Menurutnya, saat ini, pihaknya sedang menunggu aturan pelarangan mudik dari pemerintah pusat. Jika aturan sudah ada, ia siap bergerak dan berkoordinasi dengan jajaranyang ditugaskan.
"Kita sedang menunggu aturannya. Yang jelas, untuk pengawasan dan sosialisasi sudah berjalan. Begitu 24 April itu akan langsung jalan dan sanksinya baru diterapkan pada 7 Mei," tutur Sayrin.
Syafrin lebih lanjut menjelaskan tujuan besar dari semua larangan dan imbauan adalah meningkatkan kesadaran masyarakan akan situasi PSBB.
Dengan demikian akan timbul kesadaran masyarakat bahwa Jabodetabek atau daerah lainnya sudah menjadi zona merah covid-19 dan berbahaya bagi siapa saja yang masuk maupun keluar karena ada risiko tinggi terpapar.
"Goals-nya adalah itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga timbul seperti ini 'Oh pemerintah melarang mudik karena di sini zona merah. Jadi saya seharusnya diam di rumah'," tukasnya. (OL-1)
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved