Anies Akui Distribusi Bansos Berantakan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meng­akui pendistribusian bantuan sosial selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berantakan.

Pada konferensi pers yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta kemarin sore, Anies mengakui segi pendataan masih buruk. Masih banyak warga mampu yang masuk data penerima bansos. Sebaliknya, warga yang tak mampu justru tidak masuk pendataan penerima bansos. Tidak hanya itu, ada pula ASN dan TNI yang masuk data penerima bansos. “Bansos kita berikan 1,2 juta KK. Tentu saja tidak mungkin sempurna,” ungkap Anies.

Ia pun menegaskan dalam penyaluran bantuan sosial ini akan terus diperbaiki. Saat ini penyaluran bantuan sosial pun terus berjalan di lapangan dan datanya terus diperbaiki.

Temuan penyimpangan penerima baksos ini semakin banyak. Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak menemukan namanya terdata dalam penerimaan bansos di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. “Saya enggak paham kenapa bisa terdata. Artinya, screening dari pemprov ini harus dibenarkan,” kata Jhonny.

Jhonny pertama kali tahu terdata sebagai penerima bansos dari pihak RT setempat. Jhonny pun menyayangkan hal tersebut bisa luput dari Pemprov DKI.

“Harus dikoreksi ini pendataan bansos DKI. Masa seorang Jhonny Simanjuntak mendapatkan bansos. Padahal, orang lain banyak yang membutuhkan,” ujar Jhonny.

Sementara itu, Camat Kebayoran Lama Aroman Nimbang mengatakan ada lebih dari 4.000 warganya tidak terdata menerima bansos.

“Ada warga yang tidak terdata. Satu RW bisa 400 atau 500 warga yang tidak terdata,” kata Aroman.
Aroman menjelaskan, alas­an ribuan warga tersebut tidak terdata karena sebelumnya mereka tergolong sebagai orang cukup mampu karena memiliki pekerjaan. Namun, akibat covid-19, warga tersebut kehilangan pekerjaan.

“Mereka itu yang pekerjaanya jadi ojol, buruh, dan pegawai di mal atau toko. Setelah ada covid-19, mereka kena PHK atau dirumahkan tanpa gaji,” ujar Aroman.

Periksa polisi

Sementara itu, di Kota Depok, penyidik Polres Depok telah memeriksa Kepala Dinas Sosial Kota Depok Usman Heliana. Usman diperiksa terkait kasus pencairan dana bansos Rp7,5 miliar untuk 30 ribu KK yang terdampak pendemi covid-19.

Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono mengatakan Usman diperiksa polisi pada Selasa (21/4). Usman ditanyai polisi soal adanya kasus pungutan liar dalam pembagian bansos. Sebagai kepala dinas, Usman diperiksa karena ia ialah pe­nanggung jawab anggaran.

Menurut Hardiono, berdasarkan protokol penyaluran bansos covid-19 Kota Depok tak boleh ada sunat-sunatan apa pun dalilnya.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bansos tunai tahap pertama kepada 28.572 kelu­arga di Kabupaten Tangerang, Banten. Jumlah bansos yang diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.

Direktur Wilayah II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos I Wayan Wirawan mengatakan, total jumlah penerima bansos tunai di Kabupaten Tangerang sebanyak 102.757 keluarga. (Ins/Put/KG/Fer/J-1)