Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KERJA di rumah atau work from home (WFH) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok kembali diperpanjang hingga 13 Mei mendatang. Sebelumnya WFH telah berlangsung 14 hari dan berakhir pada Selasa (21/4).
Perpanjangan WFH ini tertuang dalam surat edaran Walikota Depok Nomor: 800/290-Huk/BKPSDM, bahwa ASN termasuk nonASN yang melaksanakan pekerkaan mereka dari rumah masa berlakunya sudah selesai pada Selasa (24/4).
Baca juga: Presiden: ASN, TNI, Polri dan Pegawai BUMN Dilarang Mudik
Tapi mengingat pendemi korona atau covid- 19 yang masih belum mereda, sehingga diperpanjang waktunya sampai Rabu (13/5).
"Kami putuskan masa kerja ASN dan nonASN di rumah diperpanjang. Yang sebelumnya habis 21 April menjadi 31 Mei 2020," kata Walikota Depok Idris Abdul Shomad dalam keterangan tertulisnya, Rabu 22/4).
Masa perpanjangan kerja dari rumah menurut Idris sesuai dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sedang dijalankan Kota Depok.
Maka dari itu, dirinya berharap penularan virus Corona atau covid-19 bisa berhenti setelah PSBB diberlakukan selama dua pekan.
"ASN yang bekerja di rumah ini harus benar-benar berada di tempat kediamannya. Semua pekerjaannya dilaporkan ke pimpinan dengan memanfaatkan media online," jelasnya.
Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, Idris menganjurkan ASN dan nonASN mengunduh aplikasi Peduli Lindungi.
Hal tersebut, sesuai dengan arahan dari Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 171 Tahun 2020.
"Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kesehatan penanganan Covid-19, serta mengajak keluarga dan masyarakat untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut," pungkasnya. (KG/A-1)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved