Ada PSBB, Anies Diminta Optimalkan Aparat Kecamatan dan Kelurahan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan harus mengoptimalkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari level kecamatan hingga kelurahan untuk sosialisasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)  yang dimulai hari ini

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jakarta, Basri Baco mengatakan perangkat SKPD Pemprov Jakarta harus turun ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepasa masyarakat tentang penerapan aturan PSBB tersebut. Tujuannya, jangan sampai terjadi kekisruhan di kalangan masyarakat.

“Harus turun. Sekarang kan yang tetap bekerja itu TNI, Polri dan SKPD. Jadi SKPD harus kerja, mereka gajinya full, tidak ada pengurangan apa-apa,” kata Basri, Jumat (10/4).

Menurut dia, masyarakat yang harus diselamatkan adalah orang yang tidak mendapatkan penghasilan atau tidak ada pemasukan karena harus tetap di rumah guna memutus mata rantai virus korona.

“Yang paling harus dipikirkan dampaknya. Dampak PSBB itu kan salah satunya orang tidak bisa kerja, tidak bisa kerja tidak dapat penghasilan terutama orang yang penghasilannya yang bekerja di luar dari sektor pengecualian PSBB,” jelas dia.

Misalnya, kata dia, pihak swasta yang tidak boleh kerja kecuali beberapa unsur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 antara lain terkait kesehatan, bahan pangan, komunikasi dan teknologi informasi, energi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar serta kebutuhan sehari-hari.

Intinya, lanjut Basri, harus ada solusinya jangan cuma masyarakat dipaksa untuk tetap di rumah saja, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan rentan miskin dalam menghidupi keluarganya. Jika itu bisa dilakukan, maka harapannya penerapan PSBB bisa tercapai dan wabah bisa teratasi.

“Yang lain kan libur, selebihnya harus berhenti. Apalagi ada aturan ojek online hanya boleh mengangkut barang. Dan, SKPD kerja. Kalau ASN (aparatur sipil negara) dipaksa di rumah tapi gajinya full,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong seluruh SKPD terjun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak korona.

Pasalnya, ia mendapatkan mendapat informasi bahwa bantuan-bantuan sudah mulai disalurkan terhadap warga yang terdampak, minus penerima KJP dan penerima PKH. Menurut dia pendistribusian bantuan juga harus jelas, adil dan merata.

“Ini harus benar-benar, informasi di lapangan harus jelas, siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Kalau enggak, bisa kisruh, bisa konflik sosial di bawah. RT/RW bisa diserbu warga karena informasi tidak jelas atau bahannya kurang dan lain-lain,” pungkasnya. (OL-8).