Voting Terbuka DKI 2 untuk Cegah Asumsi Negatif

FRAKSI Partai Amanat Nasional DPRD DKI tetap menginginkan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI dilakukan secara terbuka. Mekanisme itu dinilai lebih baik ketimbang pemilihan tertutup yang sudah disepakati DPRD.

Wakil Ketua DPRD dari F-PAN, Zita Anjani, menegaskan alasan kesepakatan voting secara tertutup karena mengikuti aturan tata tertib yang dibuat oleh panitia khusus (pansus). Ada 106 anggota dewan, di mana untuk memenangkan pemilihan wagub harus meraih 50% + 1 suara.

“Kalau PAN kan ingin voting terbuka. Semakin terbuka, semakin baik. Supaya enggak ada asumsi-asumsi negatif dari publik,” kata Zita,kemarin.

DPRD juga menghendaki kedua kandidat, yaitu politikus PKS Nurmansjah Lubis dan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, memarkan misi mereka dalam membantu Gubernur Anies Baswedan. “Yang paling penting ada fit and proper test (sesi tanya jawab). Itu, kan yang kita nanti-nantikan semuanya. Di paripurna bisa disaksikan. Kalau di paripurna justru bagus bisa dilihat oleh semua orang dan disaksikan oleh media,” katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, membeberkan pemilihan digelar Maret mendatang. Dewan pun segera menentukan struktur panitia pemilihan (panlih) Wagub DKI. “Insha Allah, Maret sudah terpilih (wagub DKI),” ujar Prasetyo.

Dari kesembilan fraksi, terang dia, akan diwakilkan satu anggota dewan. Untuk posisi ketua panlih juga disepakati bukan dari Fraksi Gerindra, PKS dan PDIP. DPRD telah menyepakati pemilihan suara atau voting wakil gubernur DKI Jakarta dengan mekanisme tertutup. Menurut Pras, kesepakatan itu untuk menghindari keributan antar anggota.

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI juga mendukung penuh pelibatan KPK serta pegiat antikorupsi untuk memantau proses pemilihan Wagub DKI. Pelibatan lembaga pemantau agar proses pemilihan bebas dari konflik kepentingan. “Isu ini memang sangat sensitif. Kami juga ingin membuktikan bahwa tidak ada apa-apa dalam pemilihan ini,” pungkas Wakil Ketua DPRD DKI dari F-PD Misan Samsuri. (Ins/Put/J-3)