Pemilihan Wagub DKI Abaikan Uji Kepatutan

PROSES pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak lagi mengadakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Formatnya dirubah dengan sistem tanya jawab melibatkan seluruh anggota DPRD DKI dengan kedua kandidat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengungkapkan hal tersebut mengutip hasil rapat pimpinan gabungan membahas tata tertib pemilihan wagub DKI di Gedung DPRD DKI, Selasa (18/2). Setidaknya ada tiga poin tata tertib yang telah disepakati akan disahkan dalam rapat paripurna Rabu (19/2).

Sebelum dilakukan pemilihan dengan cara pemungutan suara secara tertutup, kandidat cawagub Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra, terlebih dahulu memaparkan visi dan misi mereka bagaimana membangun Jakarta.

Panitia terdiri dari satu orang utusan setiap fraksi yang seluruhnya berjumlah sembilan meliputi NasDem, PAN, Golkar, PKB-PPP, PSI, Gerindra, Demokrat, dan PDI-P. Panitia akan mengatur jalannya tanya jawab serta pemaparan visi misi hingga pemungutan suara dengan kertas kemudian dimasukkan ke kotak. Proses voting secara tertutup bisa disaksikan oleh masyarakat.

Kursi wagub DKI kosong sejak Agustus 2019 karena ditinggalkan Sandiaga Uno yang maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. PKS selaku pendukung militan Prabowo-Sandi mengklaim kursi kosong wagub sebagai miliknya dan mengajukan dua kadernya sebagai pengganti yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.  

Kedua kader sudah lolos fit and proper test namun belakangan ditarik mundur dengan alasan Partai Gerindra kurang sreg terhadap mereka. Selanjutnya, Gerindra meminta diajukan dua nama baru dan masuklah nama Ahmad Riza Patria, yang merupakan kader partai itu sendiri. (Put/Ssr/J-2)