Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
UNI Eropa dan Asosiasi Kota dan Pemerintah Daerah se-Asia Pasifik atau United Cities and Local Government Asia Pasific (UCLG ASPAC) bekerja sama dengan berbagai institusi dan mitra di kawasan Asia dan Pasifik melalui peluncuran proyek Climate Resilience and Inclusive Cities (CRIC). Hal ini ditujukan untuk mendampingi kota-kota di Indonesia dan Asia dalam usahanya melindungi penduduk dan aset dari dampak perubahan iklim.
Proyek CRIC merupakan inisiatif jangka panjang yang akan membantu komitmen tinggi kota-kota untuk dapat bertindak mengatasi kejadian yang berkaitan dengan perubahan iklim. Proyek ini fokus pada masyarakat di area-area rentan bencana. Ini untuk memastikan dampaknya bersifat inklusif dan membantu mengurangi ketimpangan sosial serta ekonomi. Proyek ini sejalan dengan usaha Uni Eropa dalam mendorong kemakmuran, perdamaian dan pembangunan berkelanjutan ke seluruh dunia.
Upacara peluncuran proyek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) Ruanda Sugardiman dan Hans Farnhammer mewakili Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket.
"Kota merupakan kontributor utama emisi karbon dioksida, terutama dari penggunaan energi untuk memasak, pendinginan, industri, transportasi, dan pemanasan, yang berkontribusi hingga 70% dari emisi CO2 global. Program mitigasi dan adaptasi diperlukan untuk menahan dampak negatif perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca," kata Kepala Bagian Kerjasama Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia Hans Farnhammer mewakil Dubes Uni Eropa, di Balai Kota, Rabu (29/1).
Selain itu, kota juga terpapar pada menumpuknya risiko tinggi terkait iklim. Dalam sambutan tersebut juga diungkapkan orang-orang yang tinggal di area perkotaan semakin berisiko terkena bencana alam dan terdampak kejadian-kejadian terkait iklim.
Baca juga: Perubahan Iklim Menjadi Perhatian di WEF 2020
Hal ini menyebabkan terjadinya pemusatan risiko karena lokasi yang paling berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi justru amat berisiko.
Namun, jika dikelola dengan baik, kota-kota yang berketahanan, inklusif dan memanfaatkan sumber daya secara efisien dapat memicu kota-kota menjadi berketahanan terhadap iklim, rendah karbon, berkontribusi baik terhadap tingkat kehidupan lokal dan berkelanjutan secara global.
Proyek yang mendapat pendanaan dari Uni Eropa sebesar 3,2 juta Euro (sekitar Rp49 miliar) dalam lima tahun ke depan akan berupaya mengatasi tantangan multidimensi yang dihadapi oleh kota-kota dan pemerintah daerah dalam memperbaiki ketahanan terhadap iklim.
Aktivitas utama proyek CRIC bertujuan memperbaiki kapasitas institusi, pembiayaan dan administratif kota-kota serta pejabat lokal melalui peer-to-peer learning dan aktivitas pertukaran pengetahuan, pengembangan rencana aksi lokal untuk ketahanan iklim dan kota inklusif dan penyusunan aktivitas pelatihan komunikasi serta pengembangan kapasitas.
Berbagai sarana akan digunakan meliputi penelitian, pembangunan kapasitas, kampanye advokasi, pembuatan pusat pengetahuan, dan kerjasama antara Eropa, Asia Tenggara dan Asia Selatan.
Deputi Gubernur Jakarta bagian Pencatatan Sipil dan Permukiman Suharti mengungkapkan proyek ketahanan iklim akan mendukung usaha Jakarta dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Menjadikan kota-kota inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah kota Jakarta sedang mencoba mengintegrasikan keberlanjutan dan ketahanan ke dalam seluruh elemen manajemen perkotaan dalam mengelola air, sampah, mobilitas dan juga proses konsumsi sekaligus produksi yang terjadi di kota.
“Kami, Pemerintah Ibu Kota Jakarta, amat menghargai aktivitas pertukaran pengalaman dan dialog terbuka untuk menyesuaikan proyek dan memperkaya perspektif kita terhadap tantangan ketahanan iklim yang dihadapi kota-kota di Indonesia, terutama Jakarta," imbuhnya.
Pemprov Jakarta juga berkomitmen menempatkan inklusivitas sebagai pusat pembuatan kebijakan. Tidak hanya memastikan pihak yang paling rentan terdampak akan memperoleh manfaat dari tindakan kolektif, tetapi menempatkan mereka sebagai subjek sehingga semua dapat belajar tentang cara-cara hidup berkelanjutan.
Dalam sambutannya di upacara pembukaan, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi menekankan dampak perubahan iklim semakin hebat dan sering, maka perlu mengakselerasi upaya untuk membantu kota dan pemerintah daerah dalam menahan efek serta melindungi penduduk.
"Kepemimpinan politis, jejaring dan keahlian lokal yang kami himpun bersama di bawah proyek ini akan memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan projek yaitu mendorong terciptanya kota-kota inklusif dan berketahanan terhadap iklim," pungkasnya.(OL-5)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Keluarnya Inggris dari keanggotaannya di Uni Eropa (UE) menjadi salah satu penanda perubahan politik dan rkonomi terbesar dalam sejarah Eropa modern.
Belum ada tanda-tanda Inggris bakal melonggarkan aturan lain tentang karantina 10 hari bagi pendatang dari luar negeri.
"Sepak bola adalah kebebasan. Bebas dari monopoli UEFA, bebas untuk mengejar ide terbaik tanpa takut sanksi," kata CEO A22, Bernd Reichart.
Program promosi ini merupakan hasil kolaborasi dengan salah satu unit bisnis HERO Group, Hero Supermarket di Jakarta.
Negara-negara anggota CPOPC menilai Undang-undang yang antikelapa sawit itu sebagai kompromi politik di Uni Eropa yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved