Pansus Banjir Mulai Selidiki Pompa

SUDAH ada tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta yang sepakat membentuk panitia khusus (pansus) penanganan banjir. Anggota Fraksi Partai NasDem, Jupiter menuturkan, anggota dewan yang terlibat dalam pansus segera melakukan sidak dan melakukan pengecekan ke pompa-pompa air di Jakarta.

Pihaknya menilai, pompa-pompa air di Jakarta bermasalah sehingga penting dilakukan pengecekan.

“Kami melihat belum ada konsep dalam penanganan dan penanggulangan banjir selama ini, dan tidak ada prosedur operasional standar kepada petugas-petugas pompa yang ada di seluruh Jakarta,” ujar Jupiter di Jakarta, kemarin.

Dengan adanya pansus penanganan banjir ini, ia berkeyakinan masalah banjir di Ibu Kota bisa diatasi.

“Yang jelas, untuk pansus ini, terciptanya sebuah solusi dan evaluasi yang kami inginkan dan wajib dilakukan,” tutur Jupiter.

Pansus banjir ini, kata Jupiter, tidak boleh ­menyimpang. Dengan kata lain, pansus hanya untuk menelusuri, mencari data, fakta, informasi, serta konsep penanggulangan banjir di DKI ke depannya. Adapun tujuh fraksi yang mendukung pembentuk­an pansus itu ialah Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PDIP, PSI, dan PKB.

“Bahkan kita bisa lihat bahwa tahun ini, untuk penerimaan APBD (DKI 2020) itu sangat defisit. Artinya, kalau banjir besar ini terus terjadi, ekonomi di DKI akan lumpuh total,” ujar Jupiter.

Jupiter juga mengungkapkan soal informasi yang didapat terkait banjir pada Rabu (1/1). Ia mengatakan pada malam Tahun Baru, banyak petugas pompa yang tidak standby atau berjaga.

“Fakta di lapangan kalau mau tahu, ternyata petugas pompa di malam Tahun Baru banyak yang enggak standby, enggak ada di situ. Sehingga mereka terlambat, keburu terendam akhirnya mati (pompa airnya),” tutur Jupiter.

Sebelumnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI menyebutkan ada 76 pompa air yang rusak akibat banjir. Pompa tersebut rusak karena terendam banjir dan bekerja terlalu over.

Ia juga menambahkan, “Saat banjir, ekskavator saat kejadian tidak bekerja. Ini yang kita sesalkan, dan ini makanya pansus (banjir) wajib kita perjuangkan. Ini perjuangan suci dan mulia dalam rangka menjaga rakyat Jakarta,” terangnya.

Laporan

Anggota Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta 2020, Alvon Kurnia Palma menuturkan sampai pada Kamis (9/1) sudah ada 600 warga yang mengajukan class action terkait banjir. Menurutnya, dari data tersebut yang sudah berhasil terinput sebanyak 243 pelapor.

“Dari 243 orang yang melaporkan ke tim advokat, sebanyak 186 orang menyampaikan nilai kerugian akibat banjir. Total kerugian Rp43,32 miliar,” tutur Alvon.

Adapun nilai kerugian terkecil yang tercatat oleh Tim Advokasi Korban Banjir ialah senilai Rp890 ribu dan nilai terbesar mencapai Rp8,7 miliar.

Berdasarkan wilayah pelapor, area Jakarta Barat terbanyak yang melaporkan. Menurut Alvon itu mencapai 120 orang atau 49% dari total pelapor yang teridentifikasi. Lalu diikuti area Jakarta Timur dengan 52 orang atau 21% yang melapor. Kemudian, terdapat 49 kecamatan yang telah melapor kepada Tim Advokat Gugatan Class Action Banjir DKI 2020.

Sementara itu, guna menampung bantuan bagi korban banjir, Kementerian Sosial membuka posko induk di Gedung Cawang Kencana, Jakarta. Bagi masyarakat dan kalangan perusahaan yang ingin berpartisipasi, dapat menyalurkan ke posko tersebut yang dibuka selama 24 jam.

Mensos Juliari P Batubara kemarin menegaskan posko induk ini beroperasi selama masa tanggap darurat. Saat ini pihak Kemensos fokus mendistribusikan bantuan ke tempat terdampak bencana sejak 2 Januari lalu. (Bay/J-1)