Kamis 09 Januari 2020, 16:03 WIB

Akhiri Polemik Normalisasi, Anies Kini Dukung Pemerintah Pusat

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Akhiri Polemik Normalisasi, Anies Kini Dukung Pemerintah Pusat

MI/RAMDANI
Gubernur DKI Anies Bawesdan acungkan jempol di dekat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya melunak terkait program normalisasi. Ia mengungkapkan akan mendukung pembebasan lahan untuk melebarkan badan kali guna mencegah banjir.

Normalisasi merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tepatnya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Namun untuk pembebasan lahan ditangani oleh Pemprov DKI.

"Nanti kalau apraisal cek lagi, baru kemudian antara Kementerian PUPR dengan warga dilakukan transaksi karena belanja tanah membeli bukan APBD, tapi APBN. yang pelebaran, netral tuh. Pelebaran sungai. Kita akan lakukan pembayaran, ini juga kita siapkan dasar hukum supaya kuat," ungkap Anies di Balai Kota, Kamis (9/1).

Sebelumnya program normalisasi yang dijalankan sejak era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hingga Basuki Tjahaja Purnama terhenti total saat era Anies karena ia enggan melakukan pembebasan lahan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih memilih program naturalisasi.

Anies pun menyebut kini sudah mendukung pelebaran sungai. Ia menjamin akan menjalankan tugas yang menjadi wewenangnya dalam program normalisasi. Dalam menerapkan kewenangannya, ia tak lupa berkoordinasi dengan BBWSCC.

"Saya juga dengan Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono), semua program akan kita saling support, dan beliau juga sampaikan, mana yang naturalisasi kita bantu. Mana yang normalisasi kita bantu. Jadi nggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kita," tegasnya. (OL-11)

Baca Juga

Antara

Flyover Tanjung Barat dan Lenteng Agung Diuji Coba Pekan Ini

👤Selamat Saragih 🕔Rabu 27 Januari 2021, 21:00 WIB
Hari menambahkan, selama uji coba masyarakat bisa menggunakan kedua flyover...
Antara

Empat Bulan Operasi Yustisi, 500 Ribu Orang Langgar Prokes Korona

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 27 Januari 2021, 20:16 WIB
Selain itu, 6.061 orang dikenakan sanksi administratif dengan total denda Rp1,1...
dok:PN Depok.go.id

Pengacara Raffi Ahmad Belum Dapat Surat Kuasa, Sidang Ditunda

👤Kisar Rajaguguk 🕔Rabu 27 Januari 2021, 17:40 WIB
KASUS selebritis Raffi Ahmad terkait pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) covid-19 disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jalan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya