Akhiri Polemik Normalisasi, Anies Kini Dukung Pemerintah Pusat

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya melunak terkait program normalisasi. Ia mengungkapkan akan mendukung pembebasan lahan untuk melebarkan badan kali guna mencegah banjir.

Normalisasi merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tepatnya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Namun untuk pembebasan lahan ditangani oleh Pemprov DKI.

"Nanti kalau apraisal cek lagi, baru kemudian antara Kementerian PUPR dengan warga dilakukan transaksi karena belanja tanah membeli bukan APBD, tapi APBN. yang pelebaran, netral tuh. Pelebaran sungai. Kita akan lakukan pembayaran, ini juga kita siapkan dasar hukum supaya kuat," ungkap Anies di Balai Kota, Kamis (9/1).

Sebelumnya program normalisasi yang dijalankan sejak era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hingga Basuki Tjahaja Purnama terhenti total saat era Anies karena ia enggan melakukan pembebasan lahan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih memilih program naturalisasi.

Anies pun menyebut kini sudah mendukung pelebaran sungai. Ia menjamin akan menjalankan tugas yang menjadi wewenangnya dalam program normalisasi. Dalam menerapkan kewenangannya, ia tak lupa berkoordinasi dengan BBWSCC.

"Saya juga dengan Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono), semua program akan kita saling support, dan beliau juga sampaikan, mana yang naturalisasi kita bantu. Mana yang normalisasi kita bantu. Jadi nggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kita," tegasnya. (OL-11)