MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengungkapkan manfaat dari kebijakan normalisasi sungai tidak akan bisa maksimal sebelum program tersebut selesai secara menyeluruh.
Sebagaimana diketahui, Dari total 33,9 kilometer target normalisasi, hingga saat ini baru terealisasi sepanjang 16 kilometer.
Basuki menegaskan, dalam menormalisasi Ciliwung, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk berkolaborasi. Kedua belah pihak memiliki tugas masing-masing yang harus segera diselesaikan demi melancarkan normalisasi.
"Tugas pemprov itu membebaskan lahan. Kami yang membangun. Kolaborasinya seperti itu," ujar Basuki di Jakarta, Jumat (3/1).
Sedianya, pemerintah pun bisa membantu menyokong dana untuk pembebasan lahan dengan menggunakan APBN. Namun, jika Pemprov DKI tidak bergerak membebaskan lahan, pemerintah pusat tidak bisa intervensi lebih jauh.
"Kita bisa bantu dana. Tapi urusan dengan masyarakat, bagaimana membebaskankan lahan masyarakat, itu ada di pemprov. Kami tidak bisa turun untuk menyosialisasikan ke masyarakat. Jadi percepatan pembebasan lahan ya tergantung pemprov," jelas dia.
Basuki mengakui bahwa normalisasi bukanlah satu-satunya upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi banjir.
Langkah tersebut masuk ke penanganan di sisi hilir. Di hulu, pemerintah tengah berupaya menyelesaikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Saat ini, progres konstruksi infrastruktur tersebut telah mencapai 45% dengan rasio pembebasan lahan sebesar 90%.
Ia menargetkan bendungan itu bisa rampung dan beroperasi pada tahun ini.(OL-4)
