Sabtu 28 Desember 2019, 00:25 WIB

Banding SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H Ditolak

Banding SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau H Ditolak

MI/Pius Erlangga
Pulau Reklamasi

 

PENGADILAN Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait surat keputusan (SK) pencabutan izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta. Dalam putusannya, PTTUN DKI Jakarta tetap membatalkan SK Anies No 1409/2018 terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Putusan PTTUN DKI Jakarta tersebut sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Putusan ini mewajibkan Anies mencabut SK No 1409/2018 terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H. Majelis hakim PTTUN Jakarta memutuskan perkara tersebut pada 2 Desember 2019.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, mengatakan, Pemprov DKI telah mengajukan kasasi atas putusan PTTUN Jakarta.

“Kami sudah ajukan kasasi, sekarang sedang menyiapkan memori kasasi,” ujar Yayan saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Yayan menambahkan, Biro Hukum DKI akan berupaya membuktikan bahwa Anies berwenang mencabut izin reklamasi Pulau H. Pihaknya juga akan membuktikan, pencabutan izin reklamasi Pulau H telah melalui prosedur yang benar. “Nanti strateginya pihak kita membuktikan tentang apa yang gubernur kerjakan itu ada kewenangan padanya dengan mencantumkan aturan-aturannya,” lanjut Yayan. (Ssr/J-3)

Baca Juga

AFP/ADITYA SAPUTRA

Rizieq Dilaporkan Terkait Lahan Megamendung, Polri Tunggu Penyidik

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 24 Januari 2021, 12:41 WIB
Kuasa hukum PTPN VIII, Ikbar, menyatakan dirinya melaporkan 250 orang yang merupakan pihak penguasa lahan di lokasi pesantren tersebut....
ANTARA/HO-Sudin SDA Jaktim.

Waduk di Kantor Bea Cukai, Jakarta Timur, Meluap

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 24 Januari 2021, 12:12 WIB
Genangan itu terjadi pada pukul 09.00 WIB karena saluran dan volume air di waduk Kantor Bea dan Cukai melebihi kapasitas...
MI/Fahrullah

Gerindra Tuding Pemprov DKI tidak Punya Strategi Pendisiplinan 3M

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 24 Januari 2021, 11:49 WIB
Syarif menilai Pemprov DKI perlu rutin melakukan monitoring dan evaluasi harian. Lalu ada proses pengambilan solusi yang konkret dari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya